RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menilai pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menjadi pelecut untuk mengubah tata kelola sumber daya alam (SDA). Menurut Azis, pidato Presiden menyiratkan pesan bahwa SDA belum mampu mengubah kekayaannya menjadi kekuatan nasional.
Azis menyoroti bagaimana sejarah panjang Nusantara sebagai pusat perdagangan dunia, justru menyimpan paradoks ekonomi yang masih terasa hingga kini. Menurut dia, kekayaan rempah-rempah, jalur perdagangan strategis dan sumber daya Nusantara pada masa lalu turut mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara kolonial, terutama Belanda. Namun, Indonesia tetap lama berada pada posisi penghasil bahan mentah.
"Indonesia selama berabad-abad menjadi pusat perebutan kekayaan dunia, tetapi belum mampu sepenuhnya mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan nasional yang utuh," kata Azis, dalam catatannya yang diterima wartawan, Kamis (21/5/2026).
Azis menilai pesan tersebut tercermin dalam salah satu paparan Presiden yang menampilkan peringkat produk domestik bruto (PDB) per kapita dunia pada periode 1500-1800, yang menunjukkan dominasi Belanda sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.
Menurut politisi partai Gerindra itu, kejayaan ekonomi Belanda pada masa itu tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme, monopoli perdagangan, penguasaan jalur laut, hingga eksploitasi sumber daya wilayah jajahan, termasuk Nusantara.
Baca juga : Day of The Seafarer 2026 Momentum Kebangkitan Maritim Jawa Barat
Azis juga menyoroti sejumlah tantangan struktural ekonomi Indonesia yang dipaparkan pemerintah. Salah satunya, rasio penerimaan negara terhadap PDB yang masih berada di kisaran 11 persen, lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lainnya.
Selain itu, ia mencermati penurunan kelas menengah, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin, serta persoalan arus devisa yang dinilai belum optimal memperkuat ekonomi domestik.
Dalam paparan Presiden, lanjut dia, Indonesia tercatat membukukan surplus perdagangan kumulatif sekitar 436 miliar dolar Amerika Serikat dalam 22 tahun terakhir, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD343 miliar. Dugaan praktik under invoicing ekspor juga disebut mencapai sekitar 908 miliar dolar AS.
"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin bahwa kekayaan nasional belum sepenuhnya tinggal, berputar, dan memperkuat struktur ekonomi dalam negeri," ujarnya.
Azis menilai tantangan ekonomi global saat ini juga semakin kompleks. Menurutnya, bentuk persaingan modern tidak lagi sebatas penjajahan wilayah, melainkan bergerak melalui penguasaan teknologi, rantai pasok global, data, pasar keuangan, hingga ketergantungan industri dan pangan.
Baca juga : Azis Subekti: Stabilitas Dan Demokrasi Harus Berjalan Seimbang
Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang besar berkat bonus demografi, pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya strategis, serta posisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, Azis mengingatkan bahwa potensi besar tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
"Banyak negara gagal naik kelas karena tetap terjebak sebagai eksportir bahan mentah, lemah dalam teknologi, dan rapuh secara struktur ekonomi," katanya.
Ia melihat arah kebijakan ekonomi 2027 mulai menunjukkan upaya pemerintah untuk keluar dari persoalan tersebut melalui fokus pada hilirisasi, industrialisasi, penguatan devisa ekspor, pengendalian under invoicing, percepatan investasi, serta reformasi birokrasi perizinan.
Meski demikian, Azis menekankan bahwa jalan menuju kebangkitan ekonomi nasional memerlukan syarat yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, penguatan riset dan teknologi, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, pemulihan kelas menengah, serta keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan.
Baca juga : Krisis Global Jadi Momentum Perkuat Kemandirian Petrokimia RI
Ia menilai pidato Presiden yang disampaikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna simbolik yang kuat mengenai arah masa depan Indonesia.
"Kebangkitan modern bukan hanya soal bebas dari penjajahan politik, tetapi kemampuan bangsa mengelola kekayaannya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi kembali kepada rakyat," jelas Azis.
Menurut dia, jika arah kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan mampu menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menikmati kebocoran ekonomi nasional, proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2050 berpeluang menjadi kenyataan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.