RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mendorong Pemerintah memanfaatkan aset tanah negara untuk pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
Ia menilai, percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat menjadi solusi penting untuk menekan angka keluarga yang belum memiliki rumah.
"Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Untuk itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau," kata Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Sudjatmiko juga meminta Pemerintah memaksimalkan pemanfaatan tanah aset negara yang selama ini belum produktif untuk pembangunan rumah rakyat.
Baca juga : IFG Youth Runner 2026 Dorong Pengembangan Atlet Muda Labuan Bajo
Dirinya melihat, optimalisasi lahan milik negara dapat menjadi solusi strategis untuk menekan harga rumah sekaligus mempercepat penyediaan hunian di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang.
Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR.
"Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil," tegasnya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat backlog perumahan di Indonesia masih berada di kisaran 9,9 juta rumah tangga.
Baca juga : Kemlu Dorong Peningkatan Standar Layanan Pengunjung Asing Di Sumbar
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, terutama kelompok MBR.
Politikus Fraksi PKB itu menilai tingginya kebutuhan rumah rakyat harus dijawab melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sudjatmiko juga menyampaikan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
"Kami di Komisi V DPR mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil," ujarnya.
Ia menuturkan, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan UMKM pendukung.
Baca juga : AQUVIVA Berangkatkan 9 Marbot dan Pemenang Undian ke Tanah Suci
Karena itu, ia meminta Pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR, serta mempercepat penyediaan lahan dan infrastruktur dasar di kawasan hunian rakyat.
Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
"Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama," ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.