Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menyoroti proses ground check Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos). Persoalan validasi data bansos ini masih menjadi keluhan di banyak daerah.
Dini akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar proses pembaruan dan verifikasi data penerima bansos dapat dipercepat. Hingga saat ini, masih banyak data masyarakat yang belum melalui proses ground check maupun verifikasi dan validasi oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, proses ground checking dan verifikasi faktual data penerima bansos harus segera diselesaikan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Jadi yang berhak, mendapatkan bantuan, dan yang sudah tidak berhak, tidak mendapatkan bantuan,” ungkap politisi Partai NasDem ini.
Senada, anggota Komisi VI DPR Nasim menilai, penyaluran bansos selama ini masih belum tepat sasaran. Persoalan utama terletak pada lemahnya pendataan dan minimnya verifikasi di lapangan.
Baca juga : Gencarkan Sosialisasi Gerakan Pilah Sampah
Nasim menyebut sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih kerap diterima oleh warga yang tidak berhak. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
“Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat yang layak justru belum mendapatkan bantuan,” ujar Nasim dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nasim mengusulkan langkah konkret berupa pencatatan dan penandaan pada setiap rumah penerima bansos. Cara ini dapat membantu proses pengawasan dan memastikan transparansi di tingkat desa maupun kelurahan.
Nasim mendorong optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem baru pengganti DTKS. “DTSEN harus benar-benar dikawal implementasinya," tandas politisi PKB ini.
Baca juga : Kakorlantas Tekankan Digitalisasi dan Pelayanan Humanis
Selain itu, dia meminta dilakukan verifikasi, pemutakhiran, perbaikan, dan evaluasi data penerima secara berkala. Sinergi antara Pemerintah Desa (Pemdes), kelurahan, dinas sosial kabupaten, hingga stakeholder terkait menjadi kunci agar data penerima bansos lebih akurat.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan klasik masih terjadi di daerah. Mulai dari data warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masih tercatat, hingga dugaan permainan oknum di tingkat bawah. Bahkan, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum validasi data dinilai belum berjalan transparan.
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan verifikasi lapangan secara rutin hingga tingkat RT/RW dan memperbarui data minimal beberapa kali dalam setahun. Buka mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan transparansi daftar penerima bansos.
Sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pajak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga data listrik juga harus dilakukan agar datanya valid. "Jika ada manipulasi, harus diberikan sanksi tegas,” tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) III meliputi, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso.
Baca juga : DPR Minta Evaluasi Batas 30% Belanja Pegawai Di Daerah
Selain itu, Nasim mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi penyaluran bansos. Warga diminta melaporkan jika menemukan ketidaktepatan sasaran, baik melalui Pemdes, dinas sosial, maupun kanal resmi pengaduan Pemerintah.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem DTSEN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga validasi lapangan dan partisipasi publik. Terlebih, masalah bansos ini bukan semata soal anggaran, tapi kualitas pendataan dan pengawasan. "Kalau data akurat dan pengawasan terbuka, bantuan pasti lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bansos dan program Pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
