RM.id Rakyat Merdeka - Komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir 2026 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi XII DPR Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, menahan laju inflasi, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Apresiasi itu disampaikan Jamaludin menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 pada Jumat (5/6/2026).
Menurut Jamaludin, kepastian harga energi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca juga : Rupiah Melemah, Gerindra Bantu Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
Harga BBM dan LPG yang tetap terjangkau akan membantu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.
“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin, Senin (8/6/2026).
Ia menilai, kebijakan tersebut turut didukung oleh perkembangan harga minyak dunia yang mulai menunjukkan tren lebih kondusif.
Pemerintah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) Mei 2026 sebesar US$106,56 per barel, turun sekitar US$10,75 per barel dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai US$117,31 per barel.
Menurut Jamaludin, penurunan harga minyak tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Baca juga : Jemaah Disabilitas Apresiasi Terobosan Pelayanan Haji
Ia menegaskan bahwa subsidi energi masih memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, stabilitas harga energi juga sangat penting bagi keberlangsungan sektor-sektor produktif seperti UMKM, transportasi, perikanan, pertanian, dan berbagai sektor usaha lainnya yang menjadi penggerak perekonomian nasional.
Jamaludin juga menekankan bahwa kebijakan menjaga harga energi harus diiringi dengan langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan guna memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” katanya.
Baca juga : Azis Subekti Minta Pemerintah Jaga Harga Kebutuhan Pokok
Sebagai mitra kerja Kementerian ESDM, Komisi XII DPR, lanjut Jamaludin, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tutup legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.