RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui memastikan pasokan batu bara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN dalam kondisi aman.
Di tengah gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi primer sekaligus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan nasional.
Alfons menyampaikan keprihatinannya kepada masyarakat yang terdampak gangguan listrik dalam beberapa hari terakhir.
Ia berharap, proses pemulihan dapat berlangsung cepat sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha kembali berjalan normal.
"Kami menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kelistrikan. Kami juga terus mendorong dan berharap proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar pelayanan listrik kepada masyarakat kembali normal," ujar Alfons, Selasa (23/6/2026).
Baca juga : Gibran Pastikan Pemerataan Pembangunan Terus Berjalan
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), yang dinilai sigap melakukan koordinasi dan mitigasi untuk memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tetap terjaga.
"Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM yang bergerak cepat merespons situasi ini. Langkah cepat pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan batu bara melalui koordinasi yang intensif bersama para pemasok menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga pelayanan kelistrikan nasional demi melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional," tegasnya.
Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Komisi XII DPR bersama pemerintah serta para pemangku kepentingan di sektor energi, Alfons menegaskan bahwa kondisi pasokan batu bara nasional saat ini masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik dalam menjamin ketersediaan energi primer melalui kebijakan yang terukur dan terencana.
Ia menjelaskan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba telah menetapkan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara sebesar 212 juta ton pada 2026.
Baca juga : Bambang Patijaya: DMO Batu Bara Cukup, PLN Harus Bergerak Cepat
Jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan kebutuhan batu bara PLN sehingga memberikan ruang yang cukup untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
"Dari sisi kebijakan maupun alokasi pasokan, dukungan pemerintah sangat memadai. Kebutuhan pembangkit listrik nasional telah diantisipasi melalui penugasan DMO yang ditetapkan dalam RKAB perusahaan-perusahaan pertambangan," katanya.
Alfons menilai tantangan yang saat ini dihadapi bukan terletak pada ketersediaan batu bara, melainkan pada kebutuhan batu bara dengan spesifikasi tertentu, khususnya batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di sejumlah pembangkit.
Selain itu, percepatan distribusi pasokan ke lokasi pembangkit juga menjadi faktor penting agar kebutuhan operasional dapat terpenuhi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
"Kendala yang terjadi bukan karena batu bara tidak tersedia. Yang dibutuhkan saat ini adalah pemenuhan spesifikasi batu bara tertentu untuk proses blending serta percepatan distribusi ke lokasi pembangkit. Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian ESDM dan jajarannya, serta mitra terkait, yang telah memastikan perusahaan pemasok segera mengirimkan batu bara sesuai kebutuhan pembangkit, khususnya di sistem Jawa," ujarnya.
Baca juga : Fabby Tumiwa: RKAB 2026 Terlambat, Pasokan Batu Bara PLTU Jawa-Bali Terganggu
Lebih lanjut, Alfons mengungkapkan bahwa gangguan pada sistem kelistrikan juga dipengaruhi oleh faktor teknis di sejumlah pembangkit, termasuk adanya unit pembangkit yang sedang menjalani pemeliharaan.
Kondisi tersebut turut memengaruhi daya mampu sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut harus dipandang secara komprehensif dan diselesaikan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, keandalan sistem kelistrikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pasokan energi primer dan kesiapan pembangkit, tetapi juga oleh kesiapan sistem transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi yang harus bekerja secara terintegrasi.
"Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Komisi XII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mitra terkait untuk memastikan ketahanan energi nasional, sebagaimana visi Bapak Presiden, dapat terwujud," tutup legislator asal Papua Barat tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.