RM.id Rakyat Merdeka - Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) Komisi X DPR tengah mencari formula terbaik menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil dan setara.
Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menjelaskan, ada berbagai tantangan terkait akses terhadap pendidikan tinggi, secara khusus di daerah. Pasalnya, jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Situasi itu sangat dirasakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pengaturan kuota masuk PTN perlu memberi ruang yang lebih adil agar siswa di wilayah tersebut memiliki kesempatan bersaing secara setara,” jelasnya, Jumat (26/5/2026).
Kurniasih menegaskan, perhatian Panja tidak hanya tertuju pada calon mahasiswa, tapi juga kondisi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Institusi-institusi itu kesulitan menghadapi kebutuhan biaya operasional yang besar guna menjaga mutu pendidikan, meningkatkan kapasitas dosen, sekaligus memperkuat daya saing internasional.
Karena itu, Panja SPMB DPR juga ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kebutuhan riil PTN-BH beserta berbagai upaya yang telah dilakukan.
Pembahasan mengenai sistem penerimaan mahasiswa diharapkan berangkat dari data yang terbuka, sehingga yang didapatkan bukan hanya sekadar persepsi yang berkembang di masyarakat.
Baca juga : Wapres Dukung Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik
Keterbukaan data dan transparansi biaya, lanjutnya, penting untuk membangun pemahaman publik mengenai kondisi perguruan tinggi. Selain itu, masukan dari kampus juga diperlukan guna memperbaiki berbagai variabel dalam SPMB 2027.
“Sehingga persepsi mengenai ketidakadilan maupun mahalnya biaya pendidikan dapat dijawab secara objektif,” ucapnya.
Kurniasih menilai, narasi mengenai pendidikan tinggi juga perlu dibangun secara lebih proporsional. PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, hingga perguruan tinggi kedinasan memiliki fungsi dan keunggulan berbeda. Tapi, masing-masing institusi itu saling melengkapi dalam ekosistem pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menambahkan, Panja SPMB tidak hanya menaruh perhatian pada aspek teknis seleksi saja. Pihaknya melihat persoalan itu secara lebih luas dalam kerangka pemerataan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh warga negara di Indonesia.
Dia mengatakan, persoalan penerimaan mahasiswa masih muncul meskipun jalur penerimaan mahasiswa baru telah diatur melalui jalur prestasi, tes, dan mandiri. Sejumlah tantangan masih jadi perhatian publik, terutama keberadaan jalur mandiri PTN yang kerap dianggap lebih menguntungkan calon mahasiswa dari kalangan ekonomi mampu.
Ditemukannya praktik kecurangan pada pelaksanaan SPMB juga tidak luput dari perhatian, terlebih dengan modus yang semakin canggih saat ini. “Bentuknya mulai dari penggunaan perangkat tersembunyi, akses jarak jauh, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang justru merusak integritas sistem seleksi nasional,” ungkapnya.
Baca juga : Lulusan Siap Memasuki Pasar Kerja, Pengangguran Ditekan
Himmatul lalu menyoroti rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 9,9 juta generasi muda usia 15-24 tahun yang berstatus Not in Employment, Education, or Training (NEET), yang setara dengan 22,25 persen dari total penduduk, sehingga pendidikan tinggi sulit dijangkau.
Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional pada 2024-2025 masih berada di angka 32 persen.
Artinya, dari 100 orang di usia kuliah, hanya sekitar 32 orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi, sehingga peningkatan akses jadi target utama yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah.
Karena itu, peningkatan akses pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada persoalan biaya, karena ketersediaan perguruan tinggi dan daya tampung memadai jadi faktor penentu.
Perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis, sehingga kebijakan SPMB perlu dirancang secara proporsional agar tidak berdampak buruk terhadap keberlangsungan institusi swasta.
Semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kuliah, semakin besar pula peluang daerah menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan. “Mulai dari tenaga profesional, peneliti, hingga wirausahawan, sehingga sinergi antara DPR, Pemerintah, serta perguruan tinggi harus terus ditingkatkan secara lebih intensif lagi,” tegasnya.
Baca juga : Belum Bahas Pemilu 2029, Gerindra Fokus Tuntaskan Program Kerja Prioritas
Terkait hal ini, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara mengusulkan agar sistem penerimaan mahasiswa baru meniru mekanisme yang diterapkan di AS dan Inggris.
Calon mahasiswa yang menjalani Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) bisa mengetahui nilai yang diperoleh terlebih dulu sebelum menentukan pilihan perguruan tinggi tujuan mereka.
Dia bilang, sistem seleksi masuk perguruan tinggi di AS yang menggunakan Scholastic Assessment Test (SAT) jadi contoh efektif. Mekanisme serupa di Inggris menerapkan ambang batas nilai atau passing grade, kemudian kampus tinggal melakukan pemeringkatan terhadap calon mahasiswa yang telah berhasil melampaui nilai minimum yang ditetapkan.
Tatacipta mengusulkan agar nilai UTBK bisa dimanfaatkan lebih luas, tidak hanya oleh perguruan tinggi negeri, tapi juga swasta.
“Pemanfaatan nilai lebih luas akan membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan perguruan tinggi yang paling sesuai dengan capaian nilai yang mereka peroleh,” tandasnya. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 28 Juni 2026 dengan judul "Siswa Daerah Minim Kesempatan Komisi X: SPMB Harus Bisa Lebih Adil Dan Setara"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.