RM.id Rakyat Merdeka - Komisi VI DPR mendukung pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survei, yaitu PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey). Ini merupakan langkah strategis Pemerintah memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan potensi kebocoran.
Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian mengatakan, berdirinya IDSurvey sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transformasi BUMN yang lebih profesional dan berdaya saing. Juga upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan negara melalui konsolidasi yang lebih efektif.
“Pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding (IDSurvey) yang sehat. Jadi efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” tandas Kawendra di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VI DPR mengaku baru mengetahui pembentukan holding IDSurvey pada Juli 2025. Bahkan, keberadaan holding tersebut dinilai belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata di lapangan.
Baca juga : JK Apresiasi Semangat Gotong Royong Diaspora
Menurut Kawendra, pembentukan holding survei merupakan bagian dari transformasi BUMN yang bertujuan menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, sehat, dan kompetitif. Konsolidasi tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga memperkuat entitas yang memiliki peran strategis.
Kawendra menambahkan, keberadaan IDSurvey diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola BUMN sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing. “Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” puji politisi Gerindra ini.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menambahkan, Pemerintah memberikan mandat besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada sektor-sektor strategis.
Utamanya, berkaitan dengan penerimaan negara, keamanan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Baca juga : Sinergi Pemerintah-Kampus Perkuat Ketahanan Pangan
Herman menyebut sejumlah sektor yang berpotensi diberikan mandat lebih besar kepada IDSurvey. Antara lain, perdagangan, impor, kepabeanan, pengawasan komoditas, keselamatan pelayaran, sertifikasi ekspor, hingga berbagai program strategis nasional.
"Kebijakan yang mewajibkan penggunaan jasa survei BUMN pada sektor tertentu dapat memperkuat pengawasan negara dan meningkatkan kontribusi IDSurvey terhadap perekonomian nasional," harap Herman di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Herman menekankan, pemberian mandat tersebut tidak bertentangan dengan praktik yang berlaku di banyak negara lain. Justru, banyak negara maju mengutamakan instrumen nasional untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kedaulatan mereka.
Penguatan peran IDSurvey melalui kebijakan yang bersifat wajib, kata Herman, juga akan membantu negara mencegah berbagai praktik yang merugikan perekonomian nasional. Seperti under invoicing (pelaporan harga lebih rendah) maupun transfer pricing (penetapan harga antarperusahaan terafiliasi), sekaligus memastikan pengawasan terhadap berbagai aktivitas ekonomi strategis.
Baca juga : Gerindra: Swasembada Pangan Semakin Dekat
Peran IDSurvey, tambah dia, tidak hanya sebagai korporasi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban tugas negara dalam menjaga berbagai kepentingan nasional, khususnya di tengah semakin terbukanya persaingan global.
Bahkan, peluang bisnis IDSurvey masih sangat besar.
"Pangsa pasar holding BUMN survei saat ini baru mencapai sekitar 27 persen, sementara sebagian besar pasar masih dikuasai perusahaan swasta domestik maupun asing," sebut legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 30 Juni 2026 dengan judul "Penegasan Komisi VI Holding IDSurvey Bagian Dari Transformasi BUMN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.