RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya merespons pernyataan anggota DPR RI Deddy Sitorus yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperiksa terkait persoalan pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero).
Bambang menegaskan, mekanisme pengadaan batubara untuk PLN merupakan transaksi business to business (B2B). Karena itu, menurutnya, perhatian utama seharusnya diarahkan pada pembenahan tata kelola pengadaan di PLN, mulai dari proses pengadaan, pengawasan, hingga penerimaan batubara.
"Pengadaan batubara untuk PLN merupakan transaksi business to business. Jadi, yang perlu kita benahi adalah tata kelola pengadaannya di PLN. Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, sampai dengan penerimaan batubara harus dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi praktik fraud," kata Bambang, Senin (13/7/2026).
Baca juga : Bebaskan Trotoar Dari Ojol, Gubernur Minta Aplikator Sediakan Kantong Parkir
Bambang pun mengingatkan agar setiap pernyataan terkait persoalan tersebut didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap mekanisme pengadaan yang berlaku.
"Saudara Deddy Sitorus tidak perlu mengomentari sesuatu yang tidak diketahuinya secara utuh. Tidak perlu mencari popularitas dengan menuding ke sana kemari dan mencari kambing hitam dari persoalan yang tidak dia ketahui," tegasnya.
Menurut Bambang, yang lebih penting saat ini adalah memastikan persoalan tata kelola pengadaan batubara diselesaikan hingga ke akar masalah.
Baca juga : Alfons Manibui: Pasokan Batu Bara PLN Aman, Pemulihan Terus Dikebut
Dugaan pelanggaran, kata dia, perlu ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, sementara kelemahan dalam sistem pengadaan harus segera diperbaiki agar tidak terulang.
"Jangan sampai energi kita habis hanya untuk saling menuding. Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan tata kelola di PLN. Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan aparat penegak hukum bekerja. Kita fokus memastikan sistem pengadaan batubara ke depan semakin baik, transparan, dan akuntabel," ujar legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Bambang menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna mendorong penguatan tata kelola sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam pengadaan energi primer.
Baca juga : Bambang Patijaya: DMO Batu Bara Cukup, PLN Harus Bergerak Cepat
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin pasokan energi bagi pembangkit listrik sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.