BNPP Petakan Tantangan Pembangunan Perbatasan Entikong

RM.id  Rakyat Merdeka - Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Brigjen Topri Daeng Balaw melakukan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mencakup Kecamatan Entikong dan Sekayam.

Kata Brigjen Topri Daeng Balaw mengatakan pengukuran IPKP dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual. Menurut Daeng, hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi isu strategis, tantangan dan permasalahan pembangunan.

“Pengukuran dan pemutakhiran IPKP ini bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan, termasuk sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan melalui program lintas kementerian dan lembaga,” kata Topri yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP kepada wartawan, senin (25/5/2026).

Dalam pengukuran tersebut, tim Asdep PKPD menemukan sejumlah catatan di sektor layanan lintas batas negara. Pada sektor kepabeanan, misalnya, masih diperlukan mesin X-ray di terminal keberangkatan untuk mendukung pemeriksaan barang ekspor yang saat ini masih dilakukan secara manual.

Baca juga : PSN Papua Dorong Peran Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Ekonomi

Di bidang keimigrasian, keterbatasan ruang layanan dinilai memengaruhi optimalisasi pelayanan, terlebih dengan rata-rata sekitar 250 orang dideportasi dari Malaysia setiap pekan.

"BNPP juga mencatat rencana pengaktifan kembali sistem autogate di PLBN Entikong, masing-masing dua unit di pintu kedatangan dan keberangkatan, guna mempercepat layanan keimigrasian. Selain itu, koordinasi untuk mengaktifkan kembali pas lintas batas juga tengah dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perbatasan," papar Topri.

Sektor kesehatan turut menjadi perhatian. Karantina Kesehatan berupaya memperkuat pengawasan terhadap penyakit infeksi dan menular. Namun, masih membutuhkan dukungan sarana ekspedisi untuk pemeriksaan lanjutan sampel.

Selain itu, keterbatasan layanan dasar, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih menjadi tantangan di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memilih mengakses layanan kesehatan di negara tetangga yang dinilai lebih memadai.

Baca juga : Nyawa Dapur SPPG Ada di Tangan Pengawas Gizi dan Jurutama Masak

Di sisi ekonomi, BNPP menyoroti berkembangnya potensi industri kreatif masyarakat, seperti pemanfaatan limbah lidi daun sawit menjadi piring anyaman dan produk bernilai ekonomi lainnya.

Potensi lain terlihat dari Kelompok Tani Kamboja di Dusun Sontas, Desa Entikong, yang mengembangkan usaha penggilingan padi dengan produk beras hitam dan beras merah berkualitas. Produk tersebut bahkan telah dipasarkan lintas provinsi melalui marketplace dan jaringan UMKM.

“Usaha ini terbukti meningkatkan pendapatan petani karena nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan gabah biasa. Potensi seperti ini perlu terus didorong agar ekonomi lokal perbatasan semakin kuat,” sambung Topri.

Meski demikian, BNPP masih menemukan persoalan ketertiban kawasan, termasuk aktivitas jual beli ilegal di bahu jalan sekitar PLBN Entikong. Penertiban dinilai perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat dipusatkan di pasar PLBN yang telah disediakan pemerintah.

Baca juga : Prabowo: Pemerintah Siapkan Sentra Budidaya Perikanan Ribuan Hektare

Aspek pertahanan dan keamanan juga menjadi sorotan. Dari 27 pos pengamanan perbatasan di wilayah tersebut, tiga pos tercatat mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah tidak layak ditempati akibat kerusakan berat dan pergeseran tanah.

Tim Asdep PKPD juga meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Entikong sebagai bagian dari delineasi PPKP Entikong.

"Hasil pengukuran IPKP PPKP Entikong tahun 2026 akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional sebesar 0,60. BNPP komitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berdaya saing, sejahtera, dan berdaulat," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.