RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti fenomena penurunan jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah. Penyebab kejadian itu harus dianalisis berdasarkan data komprehensif.
Senayan menyoroti fenomena penurunan jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah. Penyebab kejadian itu harus dianalisis berdasarkan data komprehensif.
Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati menilai, penurunan peserta didik salah satu sebabnya adalah turunnya angka kelahiran. Pasangan keluarga muda kini cenderung memilih hanya memiliki dua anak, atau bahkan menunda mempunyai keturunan. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan penduduk mengalami perubahan.
Selain penurunan kelahiran, meningkatnya minat terhadap sekolah berbasis keagamaan perlu dicermati.
“Kehadiran program baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda berpotensi juga memengaruhi distribusi peserta didik di sekolah yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional,” katanya di Gedung DPR, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, ke depan setiap kebijakan pembentukan sekolah baru harus didahului kajian mendalam dan pemetaan wilayah secara menyeluruh. Pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap sekolah yang sudah ada. Termasuk kebutuhan tenaga pendidik agar distribusi guru tetap sesuai kondisi lapangan, agar kebijakan berjalan efektif sesuai kebutuhan daerah.
Baca juga : Zulhas: Pelabuhan Modern Kunci Ketahanan Pangan
Jika ditempatkan di suatu daerah, lokasi sekolah baru harus dipetakan agar terlihat perpindahan murid yang mungkin terjadi. Kebutuhan guru dan tenaga pendidik juga harus dihitung matang. “Seperti yang terjadi di Kulon Progo, DIY, yang disebut kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat. Ini harus dihitung secara matang,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi, Komisi X DPR mempertimbangkan kebijakan penggabungan atau regrouping SD yang mengalami kekurangan peserta didik. Langkah itu memang tidak selalu mudah diterima masyarakat, tapi bisa menjadi upaya rasional meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan di berbagai wilayah.
Esti mengingatkan, regrouping harus memperhatikan kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki jumlah peserta didik terbatas. Pemerintah perlu menentukan apakah sekolah di wilayah itu dipertahankan atau diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lainnya. “Harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi jumlah siswa yang tersedia,” tegasnya.
Ketua DPR Puan Maharani menambahkan, Pemerintah wajib melakukan evaluasi untuk mengatasi fenomena sekolah negeri sepi peminat. Pemerintah harus melakukan pengecekan dan kajian lebih mendalam. Apakah ini gejala umum nasional, atau hanya kasuistis di beberapa daerah. Identifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi.
Jika hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus, dan disesuaikan dengan kriteria setiap daerah. Namun jika memang isu krisis murid ini merupakan persoalan nasional, maka kondisi itu tidak cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah, karena ini menyangkut tanggung jawab negara terhadap pendidikan warganya.
Dia menilai, sekolah tanpa murid menunjukkan beberapa persoalan. Di satu wilayah, penyebabnya mungkin penurunan jumlah anak usia sekolah. Sementara di wilayah lain, persoalannya bisa jadi terkait perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang sesuai dengan perkembangan permukiman, atau menurunnya kepercayaan orang tua terhadap mutu sekolah negeri. Karena itu, Puan mengingatkan agar Pemerintah tidak menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah.
Baca juga : 25 Kepala Daerah Studi Tata Kelola Ke Singapura
“Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, hingga proyeksi penduduk 10 tahun ke depan,” tegasnya.
Menanggapi situasi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka peluang penggabungan SDN yang terus mengalami penurunan jumlah siswa. Wakil Mendikdasmen Atip Latipulhayat mengatakan, kondisi itu terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Penyebabnya juga berbeda-beda, sesuai karakter dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia.
Atip menjelaskan, sekolah SD yang terus mengalami penurunan jumlah siswa akan diregrouping.
“Contohnya, tiga sekolah bisa digabung menjadi satu, sehingga penyelenggaraan pendidikan lebih sesuai dengan jumlah peserta didik yang tersedia di wilayah masing-masing untuk menyesuaikan layanan pendidikan dengan jumlah siswa yang ada sekarang,” terangnya.
Salah satu yang jadi sorotannya adalah SDN Grogol Utara 05 Pagi, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya Senin (13/7/2026), pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah itu hanya menerima 30 siswa. Jumlah itu kurang dari setengah daya tampung yang tersedia di sekolah itu yang mencapai 64 siswa.
Menurut Kepala SDN Grogol Utara 05 Pagi Agung Tri, penurunan siswa baru juga terjadi di sekolah lain di Jakarta. Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Jakarta, masih ada sekolah yang belum memenuhi daya tampung hingga tahap lanjutan penerimaan peserta didik baru di berbagai wilayah Jakarta.
Baca juga : Jokowi Happy, Safari Politik Terus Berlanjut
Tak hanya Jakarta, Pemkab Gunungkidul, DIY, juga melakukan penggabungan lima SD negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan itu diambil akibat jumlah peserta didik terus menurun di sekolah-sekolah tersebut, sehingga beberapa sekolah digabung dengan sekolah terdekat di wilayah yang mengalami penurunan jumlah siswa secara berkelanjutan.
Penggabungan sekolah di Gunungkidul mencakup SD Negeri Sambeng II dengan SD Negeri Sambeng I serta beberapa sekolah lain. Sekolah yang digabung tersebar di sejumlah wilayah seperti Semin, Tanjungsari, dan Karangmojo akibat penurunan peserta didik karena jumlah peserta didik terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 61 SDN dan delapan sekolah menengah pertama (SMP) negeri kekurangan murid. Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas Wahyu Adhi Fibrianto mengatakan, Pemda mengizinkan sekolah negeri yang belum memenuhi kuota membuka pendaftaran secara luring setelah mendapat persetujuan bupati.
Di Kota Batu, Jawa Timur, Plt Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Dina mengungkapkan, delapan SD di kota itu hanya memiliki siswa baru di bawah atau pas 10 anak saja. Namun, pihak dinas memperkirakan jumlah ini masih bisa bergerak dinamis dalam beberapa pekan ke depan. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 16 Juli 2026 dengan judul "Optimalkan Penyelenggaraan Pendidikan Komisi X Usulkan Regrouping Sekolah Negeri Sepi Peminat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.