RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27/8/2026). Salah satu agenda rapat yakni penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan Keempat atas UU Kehutanan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Sonny T. Danaparamita mengatakan, revisi UU Kehutanan tidak boleh sekadar mengubah regulasi. Menurutnya, perubahan tersebut harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola kehutanan sekaligus memperkuat keberpihakan negara kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sonny menegaskan, revisi UU Kehutanan harus berpijak pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“RUU ini harus menjadi manifestasi dari keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian hutan, dan RUU ini harus memperkuat posisi tawar masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berada pada posisi tawar yang lemah di hadapan korporasi,” tegas Sonny.
Menurutnya, pembaruan UU Kehutanan harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan. Menjaga hutan, kata dia, tidak cukup hanya dengan memperketat aturan, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pertanggungjawaban pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan.
“Kita ingin revisi ini menghadirkan tata kelola kehutanan yang lebih berkeadilan. Hutan harus dilindungi, masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan, sementara mereka yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan hutan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestariannya,” kata Sonny.
Tujuh Catatan PDI Perjuangan
Dalam pendapat fraksinya, PDI Perjuangan menyampaikan tujuh catatan yang dinilai penting dalam pembahasan RUU Kehutanan.
Baca juga : Panja Perkuat Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat
Pertama, penguatan kedaulatan ekologis. PDI Perjuangan meminta revisi UU Kehutanan memperkuat kedaulatan ekologis Indonesia di tengah ancaman krisis iklim global. Perubahan regulasi harus menitikberatkan perlindungan, konservasi, reboisasi, serta perbaikan tata kelola kehutanan.
“Di tengah ancaman krisis iklim global, kedaulatan ekologis harus menjadi salah satu pijakan utama. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek justru mengorbankan keberlanjutan hutan kita untuk generasi mendatang,” ujar Sonny.
Kedua, memperkuat sistem perlindungan hutan. Regulasi baru diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hutan yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Ketiga, memperkuat hutan adat. PDI Perjuangan mendorong penguatan kedudukan hutan adat dengan mengakomodasi perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengakuan, perlindungan, penetapan, dan pengelolaan hutan adat dinilai perlu memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat.
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Pengakuan terhadap hutan adat harus diikuti dengan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, bukan berhenti pada pengakuan di atas kertas,” katanya.
Keempat, memperkuat penegakan hukum terpadu. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penerapan integrated law enforcement atau penegakan hukum terpadu sebagai satu pintu dalam menangani tindak pidana kehutanan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri ego sektoral antar-lembaga dalam menangani pembalakan liar, kebakaran hutan akibat korporasi, maupun alih fungsi lahan ilegal untuk perkebunan monokultur berskala besar.
“Penegakan hukum kehutanan tidak boleh kalah oleh ego sektoral. Pembalakan liar, kebakaran hutan akibat korporasi, dan alih fungsi lahan ilegal harus ditangani secara terpadu dan tegas. Jangan sampai pelanggaran terus berulang karena koordinasi antar-lembaga lemah,” ujar Sonny.
Baca juga : Komisi IV Segera Revisi UU Kehutanan Titiek: Jaga Ekosistem Hutan
Kelima, pembiayaan reboisasi dan pemulihan kawasan hutan. PDI Perjuangan menegaskan biaya pemulihan tidak semestinya hanya dibebankan kepada APBN maupun APBD.
Badan usaha, pemegang perizinan pemanfaatan hutan, maupun pelaku usaha pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan harus bertanggung jawab terhadap reklamasi, rehabilitasi, reboisasi, hingga pemulihan fungsi ekologis kawasan yang terdampak kegiatan usahanya.
“Jangan semua beban pemulihan hutan akhirnya ditanggung negara melalui APBN atau APBD. Kalau ada badan usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan, maka harus ada tanggung jawab yang jelas untuk mereklamasi, merehabilitasi, melakukan reboisasi, dan memulihkan fungsi ekologis kawasan yang terdampak,” tegas Sonny.
Menurut Sonny, prinsip tersebut penting agar tanggung jawab lingkungan tidak berhenti sebagai kewajiban administratif. Pengawasan harus berjalan efektif dan setiap pelanggaran harus diikuti sanksi tegas.
“Prinsipnya sederhana, siapa yang memperoleh manfaat harus ikut bertanggung jawab. Dan ketika terjadi kerusakan akibat kegiatan usaha, pemulihannya tidak boleh dibebankan kepada rakyat,” ujarnya.
Keenam, penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. PDI Perjuangan meminta penyelesaian dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap inventarisasi hingga pengambilan keputusan.
Persoalan tersebut mencakup desa dan wilayah administrasi desa, permukiman, tanah pertanian dan kebun rakyat, tanah adat atau tanah ulayat, fasilitas umum dan sosial, tempat ibadah, pemakaman, hingga bentuk penguasaan tanah masyarakat yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan riwayat penguasaan.
“Konflik tenurial tidak bisa diselesaikan hanya dari meja birokrasi. Masyarakat yang hidup di sana, menggarap tanah secara turun-temurun, dan memiliki riwayat penguasaan yang dapat dibuktikan harus dilibatkan sejak awal sampai pengambilan keputusan,” kata Sonny.
Ketujuh, memperkuat peran pemerintah daerah. PDI Perjuangan berpandangan pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam penetapan, pemutakhiran, validasi, serta perubahan data dan kawasan hutan.
Baca juga : Revisi RUU Kehutanan Dinilai Perlu Prioritaskan Kegentingan Ekologis
Menurut Sonny, pemerintah daerah memiliki pengetahuan mengenai kondisi faktual wilayah dan masyarakat sehingga keterlibatan daerah diperlukan untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan konflik.
“Kebijakan pusat harus bertemu dengan fakta di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah harus dilibatkan agar data kawasan hutan semakin akurat, konflik dapat diminimalkan, dan masyarakat yang terdampak mempunyai ruang untuk berpartisipasi,” ujarnya.
Sonny menegaskan, hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, tata kelola kehutanan harus mampu menjaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh menempatkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagai dua hal yang selalu berhadap-hadapan. Tantangan kita justru bagaimana memastikan hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab,” kata Sonny.
Atas berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menyatakan menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sonny berharap pembahasan selanjutnya tidak sekadar menghasilkan perubahan norma hukum, tetapi menjadi momentum membangun tata kelola kehutanan yang lebih adil, berkelanjutan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta tegas terhadap pelanggaran.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan revisi UU Kehutanan bukan berapa banyak pasal yang kita ubah, tetapi sejauh mana perubahan itu mampu menjaga hutan, melindungi hak masyarakat, menegakkan hukum, dan memastikan kekayaan alam benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Sonny.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.