RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mendorong Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran pelatihan yang secara khusus menyasar generasi muda, termasuk Generasi Z, untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal itu disampaikan Zulfikar dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Anggota DPR RI dari Dapil Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menyatakan, ketertarikan anak muda terhadap koperasi saat ini masih rendah. Karena mereka belum melihat prospek ekonomi maupun ruang pengembangan diri yang jelas di dalam koperasi.
“Tolonglah sisihkan kegiatan dengan pemuda yang terkait masalah koperasi, pemahaman tentang koperasi, serta peran pemuda di koperasi tersebut,” pesan Zulfikar.
Baca juga : Waskita Jadi BUMN Karya Pertama Berstandar SNAP
Dia juga mendorong Kopdes Merah Putih tidak sekadar menjadi pengecer barang dari perusahaan besar ataupun BUMN pangan. Menurut Zulfikar, koperasi justru harus menjadi agregator hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.
Hasil produksi masyarakat tersebut, kata dia, semestinya ditampung dan dibeli oleh Kopdes Merah Putih untuk kemudian disalurkan kepada Perum Bulog.
“Harusnya Koperasi Merah Putih-lah yang membeli produk hasil pertanian dan peternakan yang ada di tiap desa. Lalu setelah dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dijual ke Bulog,” katanya.
Zulfikar menilai pola tersebut akan membuat koperasi memiliki sumber usaha yang berbasis pada potensi ekonomi desa, bukan justru bergantung pada pasokan barang dari Bulog untuk dijual kembali kepada masyarakat.
Baca juga : Askrindo Dukung Relawan Bakti BUMN 2026 di Langowan, Lampung dan NTT
Ia mengkritik jika hubungan antara koperasi dan Bulog justru dibalik, yakni koperasi hanya menunggu distribusi beras, minyak goreng, gula, atau kebutuhan pokok lainnya dari Bulog untuk kemudian menjalankan usaha layaknya toko ritel.
“Kalau dibalik-balik prosesnya, seolah-olah fungsi Bulog seperti gudang Alfa atau gudang Indomaret,” ingat legislator Partai Demokrat itu.
Menurut Zulfikar, Bulog seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang menyerap hasil produksi yang dikumpulkan Koperasi Merah Putih dari masyarakat desa. Bulog juga dinilai perlu terlibat memberikan pembinaan kepada koperasi agar hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar dan dapat diserap ke dalam rantai pasok pangan nasional.
Dengan skema tersebut, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pengecer barang konsumsi, tetapi menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan produksi masyarakat desa dengan pasar yang lebih luas.
Baca juga : Christiany Paruntu Dorong Produk Daerah Tembus Pasar Ekspor Global
Zulfikar mengingatkan, apabila arah pengembangan Kopdes Merah Putih terlalu bertumpu pada bisnis ritel dan distribusi sembako dari Bulog, tujuan membangun kemandirian koperasi berpotensi bergeser.
“Kalau Kopdes Merah Putih hanya berjalan dalam bidang ritel, pada akhirnya Kementerian Koperasi menjadi seperti distributor ritel. Padahal yang harus kita bangun adalah kemandirian koperasi,” pungkas Zulfikar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.