Sebelumnya
Selain mengevaluasi penanganan kasus pelanggaran HAM, Pansus Papua DPD RI juga memberi perhatian pada dimensi HAM yang lebih luas.
Di antaranya dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil, persoalan pengungsian internal, konflik agraria, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta dampak sosial dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah Papua.
Menurut Yorrys, pembangunan nasional merupakan kebutuhan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat adat maupun menciptakan persoalan baru.
“Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan tidak boleh dibayar dengan hilangnya hak masyarakat adat. Kemajuan Papua harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap HAM dan perlindungan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Pansus Papua DPD RI juga memandang penting menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penghormatan terhadap HAM.
Baca juga : Yorrys: STSB DPR-DPD RI 2026 Momentum Suara Daerah Jadi Poros Kebijakan Nasional
Pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, menurut Yorrys, harus berjalan beriringan dan tidak saling meniadakan.
“Menjaga keutuhan NKRI dan menghormati HAM bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan harus ditempatkan secara seimbang demi menciptakan Papua yang aman, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Ke depan, Pansus Papua DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua yang terdampak langsung persoalan konflik keamanan dan kemanusiaan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperdalam informasi dengan seluruh lapisan masyarakat sekaligus memperoleh data dan dokumen langsung dari lapangan.
Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya, yang terdampak konflik keamanan, serta Papua Selatan, yang berkaitan dengan dinamika pembangunan dan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Yorrys memastikan hasil kerja Pansus Papua DPD RI tidak berhenti sebagai catatan, melainkan menjadi rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Baca juga : Yorrys: Kami Cari Solusi, Bukan Memantik Konflik
“Kami ingin hasil kerja Pansus Papua bukan sekadar menjadi catatan di atas kertas. Rekomendasi harus konkret, dapat dilaksanakan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua,” pungkas Yorrys.
Menurutnya, rekomendasi Pansus Papua DPD RI merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk memastikan masyarakat Papua memperoleh keadilan serta masa depan yang lebih damai, aman, dan bermartabat.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengapresiasi perhatian DPD RI terhadap persoalan HAM di Tanah Papua. Menurutnya, kekerasan dan konflik antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata yang berlangsung dari tahun ke tahun menunjukkan situasi HAM di sejumlah wilayah Papua belum sepenuhnya pulih.
Dampaknya tidak hanya berupa korban jiwa, tetapi juga meluas pada persoalan sosial-ekonomi dan pengungsian internal yang hingga kini masih membutuhkan penanganan serius.
“Konflik di Papua belum sepenuhnya pulih. Dampaknya bukan hanya korban jiwa, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi dan pengungsi internal yang kehilangan akses terhadap hak-hak dasar,” tegas Atnike.
Baca juga : DPD Sikapi Dinamika Keamanan Dan Konflik Di Papua
Komnas HAM telah membentuk Tim Papua sejak 2022 untuk memperkuat perhatian dan pemantauan terhadap persoalan HAM di wilayah tersebut.
Atnike menegaskan, persoalan pengungsi internal harus menjadi bagian penting dalam agenda pemulihan HAM di Papua, terutama karena banyak pengungsi menghadapi kesulitan memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan selama belum dapat kembali ke daerah asalnya.
Karena itu, Komnas HAM mendukung langkah Pansus Papua DPD RI untuk mendorong pemulihan situasi HAM sekaligus penyelesaian persoalan pengungsi secara konkret.
“Kami mendukung setiap upaya untuk memulihkan situasi HAM dan memastikan masyarakat yang mengungsi dapat kembali secara aman dan bermartabat. Komnas HAM siap berkolaborasi dengan Pansus Papua DPD RI sesuai tugas dan kewenangan kami,” ujar Atnike.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.