MPR For Papua Serukan Evaluasi Strategi Penanganan Konflik

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD yang juga Ketua MPR For Papua meminta Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penanganan keamanan di Papua. Hal ini menyusul terjadinya kembali kontak senjata antara TNI dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) yang kembali memakan korban di kedua belah pihak, termasuk warga sipil.

Sebagaimana diketahui, konflik bersenjata antara TNI vs OPM kembali terjadi di Kab. Intan Jaya, Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dalam konflik ini, seorang ibu bernama Hetina Mirip menjadi korban.

Ketua MPR For Papua Yorrys Raweyai mengatakan, eskalasi di Papua saat ini semakin tinggi. Bahkan dengan adanya kebijakan pemekaran di Papua itu, konflik di Papua bukannya mereda, malah semakin meningkat, dan mengkristal.

Baca juga : India vs Pakistan Memanas, Islamabad Siap Lakukan Aksi Balasan

Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah pusat bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini dalam mengatasi konflik di Papua.

"Dengan komunikasi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah (Pemda), dan kami di MPR for Papua ini bisa menjadi satu komunikasi yang lebih intensif untuk duduk bersama-sama, bagaimana mencari satu solusi yang komprensif tentunya untuk penyelesaian Papua ke depan," kata Yorrys dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui, anggota Komisi XIII DPR Tonny Tesar, senator asal Papua Barat Filep Wamafma, dan senator asal Papua Tengah Lis Tabuni.

Baca juga : Hadiri Pertemuan Di Beijing, Menhan RI Bahas Kerja Sama Strategis Pertahanan

Yorrys mengatakan, MPR For Papua, yang beranggotakan para anggota DPR dan DPD dari 6 provinsi di Papua berkomitmen untuk menghadirkan solusi di Papua. Dia pun memastikan akan segera berkomunikasi dengan Pemerintah dalam langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua.

Politisi senior Golkar ini bilang, konflik di Papua ini sebenarnya bukan masalah baru, bahkan hampir 70 tahun masalah ini tidak pernah mereda danbahkan menguat di akhir-akhir ini. Sementara konflik di Papua ini bukan disebabkan masalah pembangunan atau masalah ekonomi, tetapi lebih ke masalah politik.

Ini pula yang menurutnya, perlu ada kesamaan persepsi dari semua stakeholders yang ada di Papua maupun dengan Pemerintah berusaha untuk bisa duduk sejajar dan berdialog menyelesaikan masalah di Papua ini.

Baca juga : Arus Balik, Korlantas Bakal Terapkan One Way Nasional dan Penebalan Personel

"Itulah yang kita coba dengan MPR for Papua yang baru ini. Kami sudah menyusun rencana untuk melakukan silaturahmi ke pihak Pemerintah tetapi karena situasi satu minggu terakhir ini perkembang cukup dinamis di Papua, sehingga perlu kami mencari untuk melakukan konfrensi pers ini," ujarnya.

Yorrys menambahkan, dengan korban yang semakin banyak, ditambah warga yang mengungsi akibat konflik, tentu harus menjadi perhatian bersama. Sebab para Pengungsi ini mayporitas meninggalkan rumah mereka. Ada yang tinggal hidup dihutan, menumpang di keluarga yang lain, namun sampai kapan, tidak ada kepastian.

"Jadi tinggal sekarang Pemerintah pusat dengan kemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini apa arahnya yang bisa kita pakai sebagai guidance untuk penylesaian di Papua. Karena dalam satu minggu atau dua minggu terakhir ini kan eskalasinya cukup meningkat," tambah senator asal Papua Tengah ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.