DPD Sikapi Dinamika Keamanan Dan Konflik Di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan sorotan tajam terhadap dinamika situasi di Papua yang kian fluktuatif dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan hasil serap aspirasi selama masa reses, DPD RI menekankan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi pada 14 April 2026 lalu telah meninggalkan luka mendalam dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa oleh Pemerintah.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai memaparkan perubahan peta konflik pasca-pemekaran wilayah Papua. Saat Papua masih terdiri dari dua provinsi, titik konflik mayoritas terkonsentrasi di wilayah pegunungan yang mencakup delapan kabupaten, sementara wilayah seperti Papua Tengah relatif aman.

“Realita saat ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Harapan awal bahwa pemekaran dapat memecah simpul kelompok-kelompok tertentu justru berbanding terbalik, kekuatan mereka malah mengkristal. Khususnya di Papua Tengah yang dulu aman, kini justru marak terjadi konflik," ucap Yorrys saat Konferensi Pers di Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menilik sejarah integrasi Papua yang telah melewati masa kepemimpinan delapan Presiden, DPD RI menilai penyelesaian masalah Papua memerlukan formula yang tepat dan konsisten.

Baca juga : Wapres Tinjau Pengembangan Bandara Nabire Untuk Konektivitas Papua Tengah

Selain isu keamanan, Yorrys juga menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.

"Kami menerima banyak laporan terkait rencana pemanfaatan lahan seluas 2 juta hektare di Merauke. Masyarakat mempertanyakan status lahan tersebut yang awalnya adalah hutan, bukan tanah datar siap tanam. Jika hutan ditebang, dampaknya harus diperhitungkan secara matang, karena ini menyangkut ekosistem dan masyarakat adat," tegas Yorrys.

Senada dengan Yorrys Raweyai, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma membeberkan konflik bersenjata antara KKB dan aparat TNI/Polri di Kabupaten Puncak yang kembali menelan korban jiwa pada 14 April 2026.

Kejadian tragis tersebut dilaporkan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang lainnya mengalami luka berat.

"Dampak dari konflik ini juga memaksa ratusan warga untuk mengungsi ke berbagai wilayah sekitar," terangnya.

Baca juga : Noel Siap Hadapi Kesaksian Sultan Kemnaker di Sidang Pemerasan K3

Filep menegaskan bahwa fenomena kekerasan yang terus berulang ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.

Selain terjadi di beberapa provinsi di Tanah Papua, wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi daerah dengan dampak yang sangat memprihatinkan.

"Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal," ujar Filep.

Selain faktor keamanan, Filep juga menyoroti fakta kemiskinan di Tanah Papua yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data nasional, Tanah Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

"Hal ini menjadi indikator adanya ketimpangan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan oleh Pemerintah," lontarnya.

Baca juga : Jung Siap Comeback, Persib Bidik Kemenangan di Markas Dewa United

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama beberapa dekade terakhir yang belum tuntas secara adil dan transparan turut memperkeruh situasi.

"Ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus tersebut dinilai memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat dan memperpanjang siklus konflik yang terus terjadi hingga saat ini," kata Filep.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.