Sebelumnya
Sementara itu, Dr. Yolanda menilai, pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu persoalan penting yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan UMKM. Yolanda menjelaskan adanya "lingkaran setan" ekonomi ketika rendahnya pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat turun.
Kondisi ini kemudian melemahkan penjualan UMKM, pengurangan produksi, hingga berpotensi pada PHK. Pada akhirnya, kondisi ini semakin menekan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Daya beli adalah kuncinya, UMKM adalah fondasinya. Kalau daya beli turun, konsumsi rumah tangga turun, penjualan industri menurun, dan efek dominonya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Menurut Yolanda, pemulihan perlu dilakukan melalui penguatan ketahanan ekonomi domestik, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global.
Baca juga : Lewati Jalan Berlumpur & Minim Sinyal, Kepala Unit BRI Dorong UMKM Naik Kelas
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Koperasi Merah Putih untuk memotong mata rantai distribusi, membantu pemasaran produk petani dan UMKM, serta memperkuat akses pembiayaan di tingkat desa.
"Kebijakan UMKM harus berbasis data dan menyentuh kebutuhan pelaku usaha secara langsung, mulai dari legalisasi, sertifikasi, standarisasi produk hingga pendampingan dan akses pasar. Kalau UMKM kuat dan daya beli pulih, maka fondasi pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin kuat," katanya.
Pandangan lain disampaikan oleh Dewi Meisari Haryanti yang menilai penguatan UMKM membutuhkan perubahan pendekatan kebijakan, terutama melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dewi mengatakan tingginya jumlah usaha mikro di Indonesia justru menunjukkan masih lemahnya kemampuan negara dalam menciptakan mesin penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebijakan tidak semestinya hanya berorientasi pada bertambahnya jumlah UMKM, tetapi pada kemampuan usaha untuk tumbuh menjadi usaha kecil dan menengah.
Baca juga : Rasakan Manfaat Pemberdayaan PNM, Produk Gula Aren Susanti Dilirik Eksportir
“Prestasi itu kalau jumlah UMKM-nya turun, karena mereka bekerja. Usaha mikro sebenarnya adalah potret kegagalan negara menciptakan mesin pencipta kerja. Akhirnya semua orang jualan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kemampuan UMKM dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Karena itu, subsidi pembiayaan dinilai tidak cukup untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha.
“Obatnya bukan subsidi bunga. Yang dibutuhkan adalah pendampingan terstruktur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dewi mengusulkan pemerintah membangun sistem sertifikasi bagi lembaga dan tenaga pendamping UMKM, sekaligus mengalokasikan anggaran berbasis hasil atau outcome. Dengan mekanisme tersebut, dukungan negara dapat diberikan berdasarkan target yang terukur, seperti peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, kepatuhan pajak, hingga kemampuan ekspor.
Baca juga : Menteri Maman Pamer Penguatan Akses Pembiayaan KUR di APEC China
“Pendampingan terstruktur dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengaktifkan mesin baru penciptaan lapangan kerja. Mesin itu adalah usaha kecil dan menengah. Ini harus dicetak, tidak bisa lagi menunggu,” pungkasnya.
Diskusi ini menegaskan pentingnya memperkuat keberadaan dan peran UMKM melalui landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam FGD ini diharapkan bisa menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan nasional, termasuk sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.