BI Kerek Insentif Likuiditas Demi Dorong Kredit UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan likuiditas perbankan efektif mengalir menjadi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor prioritas yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

Langkah tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan. Termasuk penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.

“Untuk itu, BI menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026,” ujar Gubernur BI Destry Damayanti dalam diskusi pada rangkaian Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (3/9/2026).

Hingga awal Agustus 2026, total insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp 446,5 triliun atau setara dengan 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Baca juga : Task Force Hanura Minta Kader Perkuat Kerja Nyata

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif, sehingga dapat mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

Destry mengatakan, penguatan intermediasi perbankan perlu berjalan seiring dengan penguatan sisi permintaan. Pasalnya, masih terdapat undisbursed loan atau kredit yang telah disetujui tetapi belum ditarik debitur, sehingga masih terdapat ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja,” ucap Destry.

Dalam diskusi bertema “Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas” ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, likuiditas perbankan yang memadai perlu ditransmisikan secara efektif kepada sektor riil agar memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Mandiri Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,34 %

Menurutnya, pertumbuhan kredit saat ini berlangsung baik pada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun bank swasta.

“Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat. Tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM. Ini lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian,” kata Friderica.

Menurutnya, penguatan pembiayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama melalui sinergi antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan dan pemangku kepentingan lain.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan, kondisi perbankan nasional tetap sehat dengan didukung permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan DPK.

Baca juga : Hanya Mitra Bisnis, Beijing Jaga Jarak Dengan Teheran

Menurut Anggito, kondisi tersebut perlu dijaga dengan memperkuat disiplin pasar agar persaingan dalam penghimpunan dana tetap sehat dan tidak meningkatkan biaya dana perbankan.

“LPS menjalankan fungsi tersebut, antara lain melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti perkembangan suku bunga pasar,” ujar Anggito.

Dengan biaya dana yang tetap terjaga, ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif dapat dipertahankan. Langkah tersebut diharapkan turut menopang ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Sabtu, 5 September 2026 dengan judul "Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, BI Kerek Insentif Likuiditas Demi Dorong Kredit UMKM"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.