RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan keselamatan transportasi di tengah gangguan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keselamatan penumpang mesti menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, regulator dan operator transportasi diminta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang belum memenuhi persyaratan keselamatan.
“Ketika kabut asap pekat mengepung langit Nusantara, aturan keselamatan penerbangan dan pelayaran wajib ditegakkan tanpa kompromi," tegas Ridwan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Sebelumnya, gangguan penerbangan akibat karhutla menjadi perhatian serius Pemerintah. Kemenhub mencatat sejak 14 Agustus hingga 25 Oktober 2026, dampak karhutla memengaruhi 3.030 penerbangan. Gangguan terjadi pada 154 rute, sedangkan sekitar 1.700 penerbangan dibatalkan.
Gangguan tersebut mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan penerbangan, hingga pesawat yang kembali ke bandara asal.
Baca juga : Lokasi Strategis, Waduk Melati Saatnya Bersolek
Ridwan melanjutkan, tidak boleh ada pemaksaan operasional armada jika jarak pandang berada di bawah batas minimum navigasi. Nyawa publik dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama di atas segalanya.
Untuk itu, ia meminta otoritas bandara dan maskapai meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta jarak pandang sebelum pesawat lepas landas maupun mendarat.
Koordinasi dengan penyelenggara navigasi penerbangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu diperkuat agar keputusan operasional didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. "Informasi mengenai kondisi asap dan jarak pandang juga perlu diperbarui secara berkala agar keputusan penundaan maupun pengalihan perjalanan dapat dilakukan secara tepat," imbau politisi Golkar ini.
Ia menegaskan, keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh tuntutan menjaga jadwal perjalanan. Penyesuaian operasional mesti dilakukan secara terukur untuk mencegah risiko yang lebih besar bagi penumpang maupun awak transportasi.
Komisi V DPR, tegas Ridwan, terus mendorong Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan standar keselamatan transportasi diterapkan secara konsisten, terutama di tengah kondisi darurat akibat karhutla. “Kita fokus menyelesaikan masalah di lapangan, tidak perlu saling menyalahkan,” tandas legislator asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.
Baca juga : Ledek Mao Zedong, Mbappe Diboikot China
Selain itu, ia mengingatkan operator transportasi agar tetap memenuhi hak penumpang ketika perjalanan terganggu akibat karhutla. Memang gangguan akibat kabut asap dapat mengharuskan operator menyesuaikan jadwal demi keselamatan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dan kepastian informasi bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi.
Dengan itu, Ridwan mendorong penerapan prosedur penanganan keterlambatan secara tertib. Dalam sektor penerbangan, penanganan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
Ketentuan tersebut, beber dia, mengatur penanganan penumpang berdasarkan kategori keterlambatan, termasuk pemberian makanan atau minuman pada kategori tertentu. "Untuk pembatalan penerbangan, tersedia ketentuan mengenai pengembalian biaya tiket secara utuh atau pengalihan ke penerbangan lain tanpa biaya tambahan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan, tidak ada bandara yang ditutup akibat karhutla. Seluruh bandara tetap beroperasi dengan penyesuaian jadwal penerbangan berdasarkan kondisi cuaca di wilayah terdampak. "Tapi gangguan cuaca dan jarak pandang membuat operasional penerbangan di sejumlah wilayah harus menyesuaikan kondisi," kata Lukman di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Lukman menyebut, salah satu penyesuaian dilakukan di Bandara Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Penerbangan yang sebelumnya dapat dilayani pada siang hari dialihkan ke malam hari ketika kondisi cuaca lebih mendukung. "Tapi tetap ada penerbangan," ujar dia.
Baca juga : Aston Martin Terpuruk, Honda Siapkan Dua Jurus
Sebelumnya, Kemenhub mencatat, 78 bandara terdampak karhutla selama 18-25 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 bandara berada di bawah pengelolaan Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Unit Pelaksana Teknis Daerah, tujuh bandara dikelola Angkasa Pura, dan satu bandara merupakan milik swasta.
Dampak terbesar terjadi pada rute menuju Pontianak dan Singkawang di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Palangkaraya, dan Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain penerbangan komersial, sebanyak 617 penerbangan perintis di Papua, Kalimantan, dan Maluku turut terdampak.
Lukman melanjutkan, Kemenhub telah menerbitkan seluruh izin yang diperlukan bagi penggunaan 42 unit helikopter untuk mendukung kegiatan penanganan karhutla. Kendati demikian, dampak karhutla terhadap bandara di Papua mulai berkurang. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Kamis, 29 Oktober 2026 dengan judul "Karhutla Ganggu Penerbangan DPR: Utamakan Keselamatan, Jangan Paksakan Perjalanan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.