RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa tingginya rasa tidak puas masyarakat terhadap partai politik berdasarkan hasil survei berbagai lembaga tak lepas dari sikap pragmatisme di antara elit partai.
Sikap itu muncul salah satunya karena setiap parpol dituntut melewati ambang batas parlemen supaya partainya bisa bertahan di DPR.
Akibatnya, partai bergerak cepat memilih figur publik yang mampu mengumpulkan suara dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung ongkos politik pada pelaksanaan pemilihan umum.
Mereka tidak mempertimbangkan lagi apakah ia kader yang memahami ideologi garis partai atau tidak.
“Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR,” kata Yasonna.
Pernyataan itu disampaikan Yasonna seusai memimpin Focus Group Discussion Kelompok I Badan Pengkajian MPR, Jumat (6/11/2026).
Baca juga : Anggota Badan Pengkajian MPR RI Soroti Demokrasi Dan Disinformasi Digital
Acara tersebut berlangsung di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tema yang dibahas adalah "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila".
Tiga narasumber membahas tema tersebut, yaitu Prof. Dr. Bakir Ikhsan (guru besar FISIP UIN Jakarta), Yulianto Sudrajat (anggota KPU RI), serta Yohan Wahyu Irianto (peneliti).
Acara tersebut dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan (F-PDI Perjuangan), Guntur Sasono (F-P Demokrat), Denty Eka Widi Pratiwi (Kelompok DPD RI), Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan), Endang S. Thohari (F-P Gerindra), Heri Gunawan (F-P Gerindra), dan Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan).
Pragmatisme memilih calon anggota DPR, presiden, dan kepala daerah seperti itu menurut Yasonna tidak baik dan harus menjadi bahan koreksi bagi partai. Karena kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak berhenti pada saat pemilu dan keluar hasilnya.
Tetapi kedaulatan rakyat akan terus berlanjut, menempatkan masyarakat sebagai pemilih pada pemilu selanjutnya.
Ketika rakyat merasa aspirasinya tersumbat, baik di dewan perwakilan maupun oleh elit-elit politik, kata Yasonna, niscaya kepercayaan masyarakat terhadap parpol akan berkurang, sebagaimana yang digambarkan oleh survei berbagai lembaga.
Baca juga : Badan Pengkajian MPR RI Ingatkan Pentingnya Demokrasi Pancasila
“Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat,” ujar Yasonna.
Ada pula menurut Yasonna, usulan yang mensyaratkan untuk menjadi calon anggota DPR maupun kepala daerah harus menjadi kader partai minimal sekian tahun dan sudah mengikuti proses kaderisasi yang baik.
“Sehingga tanggung jawab partai dalam menunjuk calon itu jelas. Masyarakat juga dapat menuntut partai jika menghasilkan anggota DPR atau kepala daerah yang tidak bermutu. Hukumannya tidak dipilih pada pemilu selanjutnya,” ujar Yasonna.
Sebelumnya, saat menyampaikan makalah, Yohan Wahyu Irianto (peneliti Litbang Kompas) antara lain mengatakan bahwa masyarakat merasa partai politik belum bisa menjadi saluran aspirasinya.
Jumlah responden yang mengatakan bahwa parpol belum bisa menjadi saluran aspirasi itu mencapai 56,4 persen dan hanya 37,8 persen yang percaya bahwa partai bisa menjadi saluran aspirasi.
Karena itu ke depan, menurut Yohan, parpol harus melakukan penguatan-penguatan. Salah satunya agar kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan partai sebagai saluran aspirasi bisa meningkat.
Baca juga : Hindun Anisah Soroti Desain Desentralisasi Asimetris Dan Demokrasi Lokal
Ini sejalan dengan kenyataan bahwa sejatinya masyarakat tidak setuju jika partai-partai memilih mencalonkan kader partai lain ketimbang kadernya sendiri dalam sebuah kontestasi.
Jumlah responden yang setuju partai mengusung kadernya sendiri sebesar 64,7 persen
"Meskipun kepercayaan terhadap partai terbilang kecil, tetapi masyarakat masih menghendaki adanya demokrasi, termasuk pemilu langsung. Tetapi sejak terjadi kerusuhan Agustus tahun lalu, indeks demokrasi kita selalu terkoreksi, termasuk oleh maraknya demo-demo mahasiswa yang terjadi beberapa waktu lalu," ungkap Yohan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.