RM.id Rakyat Merdeka - Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI yang dipimpin oleh Yasonna Laoly melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026).
Tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Bakir Ikhsan (guru besar FISIP UIN Jakarta), Yulianto Sudrajat (Anggota KPU RI), serta Yohan Wahyu Irianto (peneliti) hadir membahas tema "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila".
FGD diikuti oleh anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan (F-PDI Perjuangan), Guntur Sasono (F-P Demokrat), Denty Eka Widi Pratiwi (Kelompok DPD RI), Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan), Endang S. Thohari (Fraksi P-Gerindra), Heri Gunawan (F-P Gerindra), dan Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan).
Dalam paparannya, Yulianto Sudrajat (Anggota KPU RI) mengatakan bahwa bangsa Indonesia mendapatkan banyak pelajaran berharga selama berlangsungnya 13 kali pemilihan umum.
Baca juga : KPU Gelar Peringatan Hari Lahir Ke-73
Salah satu pelajaran itu adalah adanya kesadaran bahwa pelaksanaan pemilu Indonesia semakin rumit, melelahkan, dan semakin mahal. Bahkan, pemilu acapkali sampai memakan korban jiwa di pihak panitia.
Salah satu yang membuat pemilu di Indonesia terasa rumit dan melelahkan, kata Yulianto, adalah peraturan pemilu yang kerap berubah menyesuaikan hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasalnya, perubahan itu terjadi ketika tahapan pemilu sudah berjalan, bahkan nyaris selesai. “Karena itu, ketika kami diundang Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum membahas perubahan UU Pemilu, kami sampaikan agar ke depan, putusan judicial review MK itu diberlakukan pada pemilu berikutnya,” kata Yulianto Sudrajat menambahkan.
Menyinggung soal hasil suara yang diduga mengalami perubahan setelah keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Yulianto mengatakan sistem yang dipakai untuk melakukan penghitungan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga transparan dan bisa diikuti semua pihak.
Baca juga : Yasonna Ajak Parpol Berbenah Kembalikan Kepercayaan Rakyat
“Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa diakses dengan mudah karena sengaja dibuat agar transparan. Bahkan, kami juga menyediakan sarana pengaduan jika diduga ada kekeliruan yang terjadi. Intinya, KPU terus mengusahakan agar pemilu semakin mudah dan nyaman bagi semua,” ujar Yulianto.
Sementara itu, Prof. Dr. Bakir Ikhsan dalam paparannya antara lain mengatakan, bagi bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan hal yang substantif.
Sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan, bangsa ini telah bersepakat menjalankan demokrasi. Bahkan, semua rezim yang pernah berkuasa selalu naik menjadi penguasa dengan jalan demokrasi.
Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat menjadi basis semua sila. Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya. Kedaulatan rakyat dalam konteks ini adalah kekuasaan di tangan rakyat itu bukan kebebasan yang tanpa batas, tetapi yang berpijak pada nilai etis, nilai moral ketuhanan.
Baca juga : Partainya Kalah Di Pemilu Sela, Trump Sewot
Namun, kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila harus terus disempurnakan. Sebab, dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi Pancasila masih memiliki berbagai persoalan, baik di tingkat norma maupun praktiknya.
“Permasalahan menyangkut norma, misalnya, mengapa tiap lima tahun selalu ada pembahasan tentang perubahan UU Pemilu. Sementara di tataran praktik, persoalannya tidak lebih kecil. Maraknya politik uang hanya salah satunya,” kata Prof. Bakir menambahkan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.