Oposisi India Tuding KPU Hapus Hak Pilih Minoritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Ribuan warga memenuhi kawasan New Delhi menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, Minggu (1/11/2026). Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian unjuk rasa selama sebulan terakhir yang menggoyang Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Aksi damai ini dipimpin tokoh oposisi dari Partai Kongres Rahul Gandhi di lapangan Ramlila Maidan, New Delhi, India. Diperkirakan lebih dari 50.000 orang massa turun langsung memadati lokasi aksi.

Protes ini dipicu oleh penghapusan lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih. Pihak oposisi menilai, revisi tersebut merugikan kelompok minoritas, seperti umat Muslim.

Gandhi memprotes, aturan itu menguntungkan partai penguasa yang berhaluan nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP). Hal ini disampaikannya saat berada di atas panggung di hadapan ribuan pengunjuk rasa di lapangan bersejarah Ramlila Maidan.

Baca juga : Ribuan Gen Z India Goyang Kursi Modi

“Penghapusan daftar pemilih ini adalah pencurian suara dan hak berekspresi bagi setiap warga negara India. Ini tindakan pengkhianatan terhadap negara,” tegas Gandhi, sebagaimana dikutip Channel News Asia (CNA).

Salah satu peserta aksi, Reena Mahto, mengaku empat anggota keluarganya mendadak hilang dari daftar pemilih. Mereka mendengar alasan palsu bahwa keluarganya telah pindah rumah.

“Kami sudah lama tinggal di Jagdalpur, tapi tiba-tiba dicatat sudah pindah dari rumah kami sendiri,” kata Reena Mahto.

“Harus ada akuntabilitas dan kami di sini untuk menuntut hal itu,” ujar anggota sayap mahasiswa Partai Kongres tersebut.

Baca juga : Panasin Mesin, Brazil Hantam India 4-0

Hal senada disampaikan Dinesh Singh, seorang warga yang mengaku tak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

“Saya hadir di sini demi sebuah tujuan. Saya ingin anak-anak ingat bahwa kita pernah berjuang demi masa depan mereka,” ungkap Dinesh Singh.

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak KPU India membantah berpihak pada partai mana pun. Mereka menjelaskan, pembersihan data dilakukan untuk menghapus pemilih ganda serta yang tidak memenuhi syarat. Mereka juga menyarankan warga yang keliru dihapus untuk mendaftar kembali.

Pemerintah mengecam keras aksi massa ini. Menteri Kesehatan (Menkes) India Jagat Prakash Nadda menuding demonstrasi tersebut sebagai rekayasa politik.

Baca juga : Kopilot Serang Pilot dengan Kapak, Penumpang Bantu Selamatkan Pesawat Flydubai

“Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukan bentuk penghormatan terhadap demokrasi, melainkan konspirasi terencana untuk menjerumuskan negara ke dalam anarki atas nama demokrasi,” tuding Nadda.

Meski menjadi krisis politik terberat bagi PM Modi sejak memimpin pada 2014, Pemerintahannya diperkirakan tetap stabil hingga Pemilu 2029.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.