RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Mesakh Mirin, mendorong agar sistem Noken mendapatkan pengaturan khusus dan komprehensif dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi praktik demokrasi berbasis kearifan lokal masyarakat adat Papua.
Menurut Mesakh, pengaturan sistem Noken tidak cukup hanya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Praktik demokrasi yang telah berkembang di sejumlah wilayah Papua itu membutuhkan landasan hukum lebih kuat, jelas, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
"Pengaturan sistem Noken tidak cukup hanya mengandalkan putusan MK dan PKPU. Harus ada landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam UU Pemilu agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum," ujar Mesakh.
Persoalan ini menjadi penting karena hingga kini sistem Noken belum diatur secara komprehensif dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada.
Pengakuannya lebih banyak berkembang melalui putusan MK dan praktik penyelenggaraan pemilu di sejumlah wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Mesakh menilai, keterbatasan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi di lapangan.
Baca juga : KPU Siap Kasih Masukan Ke DPR
Selama ini, sistem Noken cenderung dipahami sebatas mekanisme pengganti kotak suara atau metode tertentu dalam proses pemungutan suara.
Padahal, sistem tersebut memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri, termasuk mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi.
"Karena itu, revisi UU Pemilu harus menjadi momentum untuk mengakomodasi kekhususan penyelenggaraan pemilu di wilayah yang menerapkan sistem Noken, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara," tuturnya.
Dia berharap, pengaturan tersebut mencakup tahapan penyelenggaraan pemilu yang relevan, mulai dari penataan daerah pemilihan, pencalonan, hingga pemungutan suara.
Dorongan pengaturan khusus sistem Noken juga disampaikan KPU Provinsi Papua Pegunungan.
KPU setempat mengusulkan agar kekhususan pelaksanaan pemilu dan pemilihan dengan sistem Noken dimasukkan dalam revisi UU Pemilu.
Usulan tersebut ditujukan kepada KPU RI, anggota DPR RI dari Papua, serta senator di DPD RI agar bersama-sama memperjuangkan kepastian regulasi mengenai sistem Noken.
KPU Provinsi Papua Pegunungan juga merencanakan kajian teknis untuk mengevaluasi penerapan sistem tersebut.
Baca juga : Kahfi Adlan Hafiz: Menambah Komisioner Perlu Argumentasi Kuat
Kajian diperlukan guna memetakan berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat.
Secara konstitusional, pengakuan terhadap sistem Noken memiliki landasan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Landasan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Regulasi tersebut memberikan kerangka pengakuan terhadap kekhususan Papua, termasuk penghormatan terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai budaya setempat.
Dalam praktik ketatanegaraan, sejumlah putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu di Papua juga menjadi pijakan penting dalam pengakuan sistem Noken.
MK mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat adat, termasuk mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah di wilayah tertentu.
Baca juga : Ahmad Irawan: Beban Kerjanya Makin Bertambah Dan Berat
Namun, pengakuan melalui putusan pengadilan dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemilu.
Diperlukan norma hukum yang lebih operasional agar penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat adat memiliki pedoman yang sama serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Pengaturan khusus tersebut juga harus memastikan penghormatan terhadap kearifan lokal berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Musyawarah adat, misalnya, tidak boleh menghilangkan hak individu untuk menentukan pilihan.
Sementara itu, seluruh proses penyelenggaraan tetap harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan revisi UU Pemilu perlu membuka ruang bagi masukan masyarakat adat, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, akademisi, serta perwakilan masyarakat Papua.
Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, sistem Noken diharapkan memperoleh kepastian hukum sebagai bagian dari pengakuan terhadap keberagaman praktik demokrasi di Indonesia, tanpa mengesampingkan prinsip pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.