BREAKING NEWS
 

Badan Pengkajian MPR Dalami Rekonstruksi Desentralisasi-Sistem Demokrasi Lokal

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : FAQIH MUBAROK
Selasa, 17 November 2026 15:26 WIB
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah. Foto: MPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah menyampaikan bahwa secara konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.

"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," ungkapnya.

Hal itu disampaikan Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, dengan tema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Ida Fauziah, M.Si. (F-PKB), H. Kamrussamad, Ph.D. (F-Gerindra), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-Golkar), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. (F-PAN), dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. (F-Demokrat).

Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., Akademisi FISIP Universitas Padjajaran, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D.

Baca juga : Yasonna Ajak Parpol Berbenah Kembalikan Kepercayaan Rakyat

Hindun menegaskan, kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan dalam penyelenggaraan desentralisasi, apakah berasal dari keterbatasan norma konstitusi atau justru dari peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.

"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," jelasnya.

Selain desentralisasi asimetris, diskusi ini juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Adsense

Dalam perkembangannya, lanjut Hindun, pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.

"Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegasnya.

Baca juga : Anggota Badan Pengkajian MPR RI Soroti Demokrasi Dan Disinformasi Digital

Salah satu gagasan yang turut menjadi perhatian dalam diskusi, yaitu kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Dalam gagasan tersebut, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," ungkapnya.

Menurut Hindun, pembahasan mengenai demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya.

Lebih dari itu, diperlukan desain yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Baca juga : Badan Pengkajian MPR RI Ingatkan Pentingnya Demokrasi Pancasila

Hindun mengatakan, bahwa diskusi ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI untuk menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif. Sekaligus bagian dari proses meaningful participation , khususnya apabila hasil kajian nantinya menunjukkan adanya kemungkinan kebutuhan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian, MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi dengan melibatkan peserta Call for Papers, serta para partisipan dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan berbagai isu ketatanegaraan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense