Sebelumnya
Sayangnya, kata dia, sampai saat ini pemerintah belum memiliki blue print atau roadmap peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM. Sebab selama ini, kebijakan yang diarahkan selama ini tidak fokus lantaran terlalu banyak kementerian dan lembaga yang ikut menangani UMKM.
Darmadi menilai program blue print ini bisa memastikan produk-produk lokal tetap terlindungi dan mencegah jangan sampai produk UMKM terdelusi oleh produk-produk asing karena kalah bersaing.
Baca juga : Ibu-ibu Pelempar Pabrik Rokok Susui Anak Di Tahanan, DPR Minta Kejaksaan Bebaskan Mereka
"Ke depan yang mengurus UMKM itu disatukan saja, jangan tersebar. Disatukan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kenapa? supaya Kementerian Koperasi dan UMKM ini juga punya dana yang besar untuk peningkatan pelatihan dan penumbuhan daya saing UMKM," katanya.
Cuma masalahnya, sambung politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini, anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki terus mengalami penurunan. Untuk tahun anggaran 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 900 miliar lebih untuk Kementerian Koperasi dan UMKM.
Baca juga : Usaha Kecil Butuh Pembiayaan Digital
Darmadi mengatakan saat ini UMKM sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menumbuhkan daya saing UMKM. "Komitmen itu bisa diawali dengan mengarahkan setiap anggaran belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, utamanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih memprioritaskan produk UMKM," pungkasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.