RM.id Rakyat Merdeka - Partai Golkar bersikap tegas melawan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Tak hanya menyerukan suara di parlemen maupun Pemerintahan, Beringin juga membuka posko pengaduan hingga pendampingan para korban.
Sejumlah posko sudah dibuka. Di antaranya, di Provinsi Jawa Barat. “Partai Golkar Jawa Barat telah membuka posko pengaduan dan pendampingan,” ucap Sekretaris Golkar Jabar, MQ Iswara, di Bandung, kemarin.
Diungkapkan, kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah di era digitalisasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Iswara, perputaran uang pinjol legal di Jabar mencapai Rp 43,1 triliun pada tahun 2024. “Itu terbesar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Iswara memprediksi, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi dalam perputaran uang pinjol yang ilegal.
Baca juga : Cuaca Berpotensi Ekstrem, Masyarakat Kudu Waspada Dan Siaga
Ditegaskan, posko pengaduan dan pendampingan korban judol dan pinjol ini terdiri dari beberapa tim di antaranya ada psikolog, pakar keuangan, hingga operator.
“Tentunya ada operator yang akan stand by menerima telepon, ada psikolognya, kemudian juga ada pakar keuangannya, pakar perbankan di dalamnya itu,” rincinya.
Menurutnya, para petugas ini akan memberikan pendampingan, counseling, hingga solusi kepada para korban untuk terlepas dari wabah judol dan pinjol.
“Mereka bisa menghubungi via telepon, mereka bisa ber konseling via telepon, atau datang ke semua kantor Golkar yang ada di Jawa Barat,” ucapnya.
Baca juga : Anies Dukung Pramono, RK-Suswono Nggak Jiper
Dikatakan, posko pengaduan dan pendampingan, sementara ini hanya tersedia di Kantor DPD Golkar Jabar yang berada di Jalan Maskumambang No.2, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
Iswara juga memastikan, langkah ini sekaligus menjadi komitmen Partai Golkar dalam memberantas judi online dan pinjol ilegal. “Ya ini kan bagian dari itu, bagian tidak hanya masyarakat, kepada semua pihak. Imbauan ini, langkah ini, antisipasi ini, ini hal yang kita buat untuk membantu masyarakat. Jadi ini kita peruntukkan untuk semua masyarakat Jawa Barat,” tandasnya.
Perjuangan Partai Golkar melawan judol didahului dari wakil partai di parlemen maupun Pemerintahan. Anggota Komisi I DPR-RI, Nurul Arifin satu di antaranya. Di Senayan, Nurul menyarankan agar akses operasional judol seperti konektivitas dan sistem pembayaran diputus.
“Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Nurul Arifin.
Baca juga : Pasokan Sering Mati, Airnya Bau Dan Kotor
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini ini menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan Pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah langkah yang sangat strategis.
Dari level eksekutif, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar berkomitmen melawan wabah judol. Termasuk, mendukung OJK yang juga berperang dengan melakukan pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi judol. “Kami akan tegas dalam hal ini dan akan mengirimkan data-data terkait ke OJK,” tegas Meutya.
Menkomdigi juga menyoroti arti penting literasi digital bagi masyarakat, salah satunya pemanfaatan platform cekrekening.id, yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam kerja sama dengan Anti Scam Center milik OJK.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.