RM.id Rakyat Merdeka - Dinamika menjelang Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menghangat. Muktamar yang rencananya digelar September tahun 2025 ini mendapat sambutan antusias dari para kadernya di berbagai daerah.
Salah satunya dari Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira.
"Muktamar PPP tahun ini harus dapat melakukan perbaikan menuju Pemilu 2029. Dan bagi kami di daerah, ini akan menjadi semangat baru dalam melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik partai," ungkap Madjid, Rabu (21/5/2025).
Madjid berharap agar Muktamar berjalan lancar dan tidak lagi menjadi sumber perpecahan baru. Madjid juga menambahkan bahwa para kader terutama di daerah sudah lelah dengan konflik internal di PPP.
Baca juga : Gubernur Pramono Ingin Tebang Tiang Monorel Mangkrak Di Jakarta
"Sekarang saatnya kader, pengurus dan segenap elemen partai bersatupadu dan bersinergi membesarkan kembali PPP," sambung Madjid.
Terkait calon Ketua Umum, Madjid berharap agar Ketua Umum PPP mendatang berasal dari kader internal. Ia yakin bahwa PPP tidak kehabisan kader berkualitas.
"Ada Waketum Amir Uskara, ada Syaiful Dasuki mantan Wamenag, ada Bapak Sandiaga Uno dan masih ada Pak Mardiono ketua umum saat ini yang juga masih layak diberi kesempatan membawa PPP kembali bangkit," ucap Madjid.
Dia berharap, para kader PPP se-Indonesia khususnya Indonesia Timur tidak terpengaruh dengan manuvernya para elit yang terus menyuarakan bukan kader untuk menjadi ketua umum PPP.
Baca juga : Lewat Kazan Halal Market, Indonesia Tegaskan Kepemimpinan Global di Sektor Halal
"Saya berharap agar kader PPP khususnya Indonesia Timur tidak terprovokasi dengan mainannya oknum elit DPP dengan berbagai agenda pribadinya. Biarkan kader memilih pemimpin yang asli kader tulen PPP bukan orang luar yang ingin menunggangi PPP" tukas Madjid.
"Tak usahlah PPP didagang-dagangkan kemana-mana. Janganlah PPP dijadikan barang dagangan. Kami tidak rela kalau PPP dijadikan barang asongan," kecam Madjid.
Senada dengan Madjid, Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek, menambahkan bahwa hasil Mukernas II PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Jakarta telah memutuskan bahwa tidak ada perubahan terkait persyaratan calon ketua umum.
"Mukernas menyepakati bahwa syarat calon Ketua Umum PPP harus pernah menjadi pengurus harian DPP sekurang-kurangnya satu periode penuh atau pernah menjabat sebagai ketua DPW PPP Provinsi selama satu periode," jelas Lonek.
Baca juga : Hadiri HUT ke-7 Motor Besar Indonesia, Bamsoet Ajak Perkuat Solidaritas Sosial
"Apabila ada calon dari luar partai ingin maju menjadi ketum maka tidak bisa. Apabila dipaksakan dengan merubah AD/ART di Muktamar maka akan merusak kaderisasi dan infrastruktur politik PPP. Orang akan mudah membeli PPP asalkan punya uang tetapi mengabaikan ideologi dan prinsip perjuangan PPP sebagai partai Islam," sambung Lonek.
Dikatakan, kaderisasi akan rusak dan nilai-nilai perjuangan para ulama pendiri PPP akan digantikan dengan kepentingan elit dan pengusaha pemborong PPP.
"Maka prinsip ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar akan diganti pragmatisme dan oportunisme segelintir oknum elit PPP," tutup Lonek.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.