RM.id Rakyat Merdeka - Perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menghangat. Meski jadwal Musyawarah Wilayah (Muswil) memilih Ketua DPW PPP periode 2025-2030 belum ditetapkan, Ketua dan Sekretaris DPW PPP NTB, Muzihir dan Muhammad Akri, mulai saling serang memperebutkan kursi.
Ketua DPW PPP Provinsi NTB, Muzihir menegaskan, dirinya akan kembali maju untuk memimpin PPP NTB lima tahun ke depan. Bahkan, dia sesumbar akan menjadi calon tunggal Ketua DPW PPP pada Muswil mendatang.
“Sampai hari ini belum ada yang siap maju selain saya. Tapi, tidak tahu nanti ketika mendekati Muswil,” kata Muzihir di Mataram, NTB, Jumat (4/7/2025).
Dia optimistis, seluruh kader Partai Ka’bah akan kompak mendukungnya. Sebab, klaim Muzihir, selama menjabat Ketua DPW PPP, dia berhasil mempertahankan raihan suara dan kursi Dewan di Pemilu 2024.
“Jika melihat perkembangan, tidak ada alasan para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota, untuk mengganti saya,” cetusnya.
Muzihir juga menyebut sejumlah alasan yang membuatnyapercaya diri, akan kembali terpilih sebagai ketua DPW PPP NTB. Pertama, di tengah suarapartai yang merosot pada Pemilu 2024, hanya tiga provinsi PPP masih berjaya, salah satunya NTB.
Baca juga : Dituntut 7 Tahun Penjara, Tom Lembong Keheranan
“Fraksi PPP berhasil mengamankan 7 kursi, bahkan menduduki jabatan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB,” kata dia.
Kedua, lanjut Muzihir, dirinya berhasil mendongkrak perolehan kursi PPP di tingkat DPRD kabupaten/kota. Saat ini, partainya memiliki 45 anggota DPRD yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB, dan beberapa kader menduduki kursi pimpinan Dewan.
“Di era saya, perolehan kursi DPRD kabupaten/kota juga masih tinggi, bandingkan saja dengan daerah,” tantang dia.
Dengan berbagai keberhasilan di atas, Wakil Ketua DPRD NTB ini mempertanyakan alasan kader Ka’bah yang ingin menggantinya. “Apalagi? Di NTB, PPP termasuk partai besar,” imbunya.
Meski begitu, Muzihir tak bisa memastikan 100 persen arah dukungan DPC PPP kabupaten/kota dalam Muswil nanti. Dia akan tetap memantau perkembangan hingga pelaksanaan Muswil yang akan digelar akhir tahun 2025.
“Sangat mungkin ada kader partai yang ingin bermanuver untuk memperebutkan kursi Ketua DPW PPP NTB. Biasanya, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Muswil suasananya masih adem ayem. Tapi, mendekati Muswil akan ada calon yang muncul,” tuturnya.
Baca juga : Perumahan, Pekerja Migran, Petani Tebu Bisa Dapat KUR
Terpisah, Sekretaris DPW PPP Provinsi NTB, Muhammad Akri menyatakan, Muswil DPW PPP NTB masih lama. Agenda terdekat, pelaksanaan Muktamar DPP PPP yang rencananya akan digelar Agustus-September 2025.
“Biasanya, Muswil digelar enam bulan setelah Muktamar. Saat ini, kami fokus persiapan Muktamar dulu,” kata Akri di Mataram, NTB, Jumat (4/7/2025).
Dia membantah klaim Ketua DPW PPP Provinsi NTB, Muzihir, yang mengaku akan menjadi calon tunggal. Akri mengingatkan, Muzihir belum tentu terpilih secara aklamasi dalam Muswil nanti.
Bisa jadi, ungkap dia, dirinya atau sejumlah kader PPP lain juga berkeinginan untuk maju dalam pemilihan sebagai Ketua DPW PPP NTB. “Bila didukung ketua cabang, saya akan maju,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Akri, semua kader Partai Ka’bah masih menunggu pelaksanaan Muktamar. Menurut dia, hasil Muktamar akan menjadi penentu arah pimpinan partai ditingkat daerah, termasuk Ketua DPW PPP NTB.
“Intinya semua orang terbuka menjadi calon Ketua DPW. Bisa saya atau bisa juga Pak Muzihir jadi calon,” cetusnya.
Baca juga : Pegadaian Sukses Raup Transaksi Rp 32 Triliun
Lebih lanjut, Akri menjelaskan, ketua dan sekretaris wilayah merupakan eks officio yang dimandatkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), melalui tim formatur. Penentuan Ketua DPW bukan melalui pemilihan seperti partai lain, tapi ditunjuk oleh tim formatur DPP PPP.
“Kalau cabang menilai eks officio berhasil pasti cabang mendukung untuk lanjut. Tapi, Muktamar juga akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi pimpinan wilayah, yakni ketua dan sekretaris,” tuturnya.
Soal peluang dirinya menjadi ketua, Akri mengatakan, semua kader PPP memiliki berpeluang yang sama. Sesuai AD/ARTPPP, jelas dia, pimpinan wilayah adalah kader internal yang sudah menjadi pengurus setidaknya lima tahun periodesasi.
“Tapi, bisa saja terjadi kompromi siapa ketua dan sekretaris untuk menghindari dinamika di internal partai. Intinya, semua kemungkinan itu masih terbuka,” tandas Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.