RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau telah menggelar Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) di Pekanbaru, Riau, Senin (23/6/2025). Namun, polemik internal di Partai Kabah belum usai. Sebanyak 7 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP menolak hasil Muswilub yang memilih dan menetapkan, Ikbal Sayuti, sebagai Ketua DPW PPP Riau periode 2025-2030.
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas menyatakan, sebanyak 7 pengurus DPC PPP di Riau menolak Muswilub dan menganggap kepengurusan Ikbal Sayuti menyalahi konstitusi partai. Pihaknya telah menyampaikan keberatan itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Mahkamah Partai.
“Dalam waktu dekat, Mahkamah Partai akan memutuskan tentang keberatan yang kami ajukan. Upaya yang kami tempuh, sesuai dengan aturan partai,” ujar Dwi dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, dia menyebutkan, ketujuh DPC PPP di Provinsi Riau,.yang menolak hasil Muswilub dan menganggap kepengurusan Ikbal Sayuti menyalahi konstitusi partai. Mereka adalah DPC PPP Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), Kuansing, Pelalawan, Siak dan Rokan Hulu.
Dwi menegaskan, pihaknya tak mengakui klaim kepemimpinankubu Ikbal Sayuti yang mengaku sudah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan resmi dari DPP PPP.
Baca juga : Kejati Jakarta Pastikan Tak Pengaruhi Tuntutan
Menurutnya, kubu Afrizal Hidayat lebih sah menjadi pengurus PPP Riau, karena didukung lebih banyak DPC atau pengurus partai tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau.
“Ketujuh DPC PPP, mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi. Sebab itu, kami meyakini kepengurusan kubu Afrizal Hidayat tetap memimpin DPW PPP Riau,” cetusnya.
Sebelumnya, lanjut Dwi, rapat pimpinan (rapim) DPP telah memutuskan agar DPW tidak menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) atau Muswilub, jelang pelaksanaan Muktamar PPP. “Rencananya, Muktamar akan digelar pada September 2025,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti menyatakan, terbitnya SK dari DPP PPP menutup ruang atau klaim adanya kepengurusan ganda. Dia menegaskan, kepengurusan PPP Riau yang sah, dan telah mendapat mandat resmi dari DPP PPP.
“SK ini diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi, Bapak Andi Surya. SK yang kami miliki juga telah teregistrasi secara administratif di Sekretariat DPP PPP di Jakarta,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Selasa (8/7/2025).
Baca juga : Sektor Perumahan Motor Utama Ekonomi Nasional
Ikbal mengatakan, pihaknya juga telah menyusun struktur kepngurusan DPW PPP Riau. Pihaknya akan menggelar rapatharian untuk mempersiapkan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama Ketua dan Sekretaris DPC se-Riau, guna menyamakan persepsi organisasi.
DPW PPP Riau, lanjutnya, juga akan menggelar konsolidasi ke seluruh DPC PPP dan kecamatan se-Riau, untuk melihat kondisi riil pasca Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), sekaligus mengevaluasi berbagai kekuranganyang terjadi.
“DPW PPP Riau juga telah melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Selasa (8/7/2025). Itu menjadi langkah awal pengurus baru, setelah diterbitkannya SK,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ikbal menyatakan, kepengurusan baru PPP Riau memiliki semangat untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, pihaknya inginmemberi kontribusi nyata dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau.
“Sebagai partai Islam yang moderat, PPP memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional,” tandasnya.
Baca juga : Good Mining Practices Bukan Lagi Slogan, Tapi Harga Mati
Sementara, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting mengatakan, pihaknya membuka ruang komunikasi bagi seluruh partai politik (parpol), sebagai bagian dari elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional di daerah.
Dia menilai, PPP merupakan satu partai yang mememiliki sejarah panjang dan kontribusi besar terhadap demokrasi di Indonesia.
“Kolaborasi antara Pemerintah dan parpol, akan menjaga iklim politik yang kondusif di Riau. Kami berharap, kepengurusan baru ini semakin aktif dan inklusif,” kata Jenri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.