RM.id Rakyat Merdeka - Semua kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta ikhlas menerima kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Muhammad Mardiono. Tidak ada lagi kader yang membawa persoalan kepengurusan Partai Ka’bah ke ranah hukum.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy alias Romi setuju dengan islah atas konflik Muktamar X di Ancol, Jakarta pada 27 September 2025. Dia minta semua kader PPP ikhlas menerima kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Muhammad Mardiono.
“Agar tidak perlu dilanjutkan lewat proses hukum atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Romi di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Baca juga : Gelar Wealth Wisdom 2025, Permata Bank Genjot Ketahanan Finansial
Romi menegaskan, dirinya menerima kesepakatan damai atau islah antara kepemimpinan PPP Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Dia mengatakan, keduanya dipersatukan di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Senin (6/10/2025) dan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
“Keputusan islah didasari oleh kesepakatan dan kompromi dari kedua belah pihak,” ujar mantan Ketua Umum PPP ini.
Di dalam politik, kata politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi ini, kesepakatan dan kompromi jauh lebih bernilai dari peraturan tertulis yang ada. Kompromi dan kesepakatan para pihak, kata dia, letaknya di atas peraturan.
Baca juga : ASEAN Jadi Pasar Digital Paling Dinamis Di Dunia
“Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak,” jelasnya.
Romi menyambut baik keputusan islah. Apalagi, kata dia, tujuannya agar dapat segera tercapai perdamaian dan tidak ada anggota DPRD dan DPW/DPC PPP yang dipecat buntut dualisme kepemimpinan.
“Terimakasih kepada Kementerian Hukum karena bisa memfasilitasi dan memberikan jalan keluar secara cepat terkait problem dualisme yang sempat terjadi di PPP,” katanya.
Baca juga : Ditunggu Nih, Aksi Nyata DKI Atasi Buruknya Polusi
Keputusan islah, kata Romi, tidak akan memuaskan dan membuat semua kader PPP puas. Dia mengatakan, dibandingkan melanjutkan aksi saling gugat, seluruh kader PPP lebih baik untuk fokus melakukan konsolidasi internal agar bisa mengembalikan kepercayaan publik.
“Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan islah ini,” imbaunya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.