Dark/Light Mode

Teknologi Pemantau Kualitas Udara Sudah Banyak

Ditunggu Nih, Aksi Nyata DKI Atasi Buruknya Polusi

Rabu, 8 Oktober 2025 06:25 WIB
Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau, seperti tepian Waduk Cincin di Jakarta Utara ini. (Foto: Nana Maulana/RM)
Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau, seperti tepian Waduk Cincin di Jakarta Utara ini. (Foto: Nana Maulana/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta disarankan memprioritaskan program dan aksi nyata untuk menekan polusi udara. Sebab, alat pemantau kualitas udara yang akan dikembangkannya, sudah banyak tersedia.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengkritisi rencana Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI yang akan mengembangkan Early Warning System (EWS), alias sistem peringatan dini kualitas udara. 

Bun menyebut, pengadaan EWS kurang bermanfaat dan malah menghamburkan anggaran. Sebab, saat ini warga sudah mendapatkan informasi mengenai kualitas udara dari berbagai sumber. 

Baca juga : Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Ditanya Pertemuan Dengan Eks Menag

“Di Jakarta sudah ada banyak alat pemantau kualitas udara yang tersebar di beberapa titik. Misalnya, aplikasi IQAir milik swasta yang rutin menginformasikan mengenai kualitas udara di Jakarta kepada masyarakat,” kata Bun, Senin (6/10/2025). 

Karena itu, lanjut dia, pengadaan EWS berpotensi hanya pemborosan. “Padahal, anggarannya bisa digunakan untuk program-program lain yang lebih konkret, demi mengatasi polusi udara,” saran anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini. 

Berdasarkan data Dinas LH DKI tahun 2020, polusi udara di Jakarta paling banyak disebabkan sektor transportasi (67,04 persen), sektor industri (26,8 persen), pembangkit listrik (5,7 persen), perumahan (0,42 persen) dan komersial (0,02 persen). 

Baca juga : Indonesia Vs Arab Saudi, Berat Tapi Menantang

Untuk itu, saran Bun, ketimbang hanya memberikan informasi mengenai kualitas udara, Dinas LH seharusnya melakukan langkah konkret menekan polusi udara. “Polusi udara paling banyak diakibatkan kendaraan. Pemprov seharusnya memperbaiki kondisi transportasi publik dan infrastruktur pejalan kaki, agar semakin banyak orang beralih dari kendaraan pribadi,” ucapnya. 

Dinas LH juga dapat menggenjot uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan yang beredar di Jakarta. “Sehingga, bisa memastikan kendaraan bermotor yang lalu-lalang di jalan, tidak begitu banyak menyumbang polusi,” lanjutnya. 

Bun juga mendorong penertiban terhadap pembakaran sampah secara liar yang masih ditemukan di banyak tempat. Yang juga penting, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Ruang Terbuka Hijau untuk menciptakan kantong-kantong hijau rendah emisi, perlu diperbanyak,” jelasnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.