RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai subsidi energi di Indonesia, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg, masih belum tepat sasaran.
Menurutnya, selama ini bahan bakar seperti Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg masih bisa dibeli oleh masyarakat yang seharusnya tidak berhak, alias mampu secara ekonomi.
“Diperlukan pendataan mutakhir yang merinci kalangan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi, agar penyalurannya tepat sasaran,” ujar Eddy kepada RM.id, Minggu (27/3/2026).
Eddy juga mengusulkan agar Pemerintah meninjau skema subsidi energi yang ada. Menurutnya, subsidi langsung kepada penerima lebih efektif dibanding subsidi produk.
Baca juga : Antisipasi Krisis Energi, Para Menteri Mulai Lakukan Penghematan
Konsep ini mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana penerima yang berhak mendapatkan bantuan secara langsung, sementara produk di pasaran tidak lagi disubsidi.
“Ketika saya masih menjabat sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kita sempat membahas wacana ini dengan Kementerian ESDM. Pemberian subsidi langsung memungkinkan penyaluran lebih tepat sasaran,” jelas Eddy.
Selain itu, Eddy menyoroti pentingnya upaya pengurangan beban subsidi APBN melalui insentif elektrifikasi.
Beberapa solusi jangka menengah yang bisa ditempuh, menurutnya, antara lain pemberian insentif untuk pembelian sepeda motor listrik, konversi motor konvensional ke listrik, serta mengganti pola memasak dari LPG ke kompor listrik.
Baca juga : Filipina Subsidi BBM, Korsel Minta Warga Hemat Mandi
“Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi subsidi BBM dan LPG, tetapi juga mendorong transisi energi bersih,” jelasnya.
Pun, Wakil Ketua MPR RI ini juga mendukung beragam langkah Pemerintah melakukan penghematan di tengah krisis energi yang terjadi perang berkepanjangan antara Amerika Serikat-Israel versus Iran.
Di antara program itu adalah rencana kebijakan Work From Home (WFH) selama 1 hari dalam sepekan. Menurut Eddy, WFH adalah salah satu “aksi cepat” yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Namun ke depannya, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi.
Baca juga : DEN: Geopolitik Jadi Momentum Percepat Penerapan Transisi Energi
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong langkah penghematan energi, termasuk opsi penerapan WFH yang disampaikan saat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, (13/3/2026).
Prabowo menilai, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah mampu meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penghematan BBM.
“Dulu kita berhasil atasi Covid-19. Kita mampu bekerja dari rumah, efisien, dan menghemat BBM dalam jumlah besar,” ujar Prabowo di Jakarta, (13/3/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.