Pengamat: Prabowo vs Oknum Pejabat Korup, Momentum Bersih-bersih Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menyoroti pemborosan anggaran dan praktik penyimpangan di daerah sebagai momentum penting untuk melakukan bersih-bersih tata kelola keuangan negara.

Menurut Trubus, sikap Presiden Prabowo yang secara terbuka mengkritik pembelian mobil dinas kepala daerah hingga Rp 8 miliar di tengah belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

“Ketika jembatan desa tidak dibangun, tetapi anggaran habis untuk fasilitas pejabat, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat publik,” ujar Trubus, Jumat (20/3/2026).

Sebelumnya, Prabowo menyoroti penggunaan anggaran di daerah yang dinilai belum efisien. Kepala Negara mempertanyakan mengapa infrastruktur dasar seperti jembatan desa masih belum terbangun, padahal dana desa dan anggaran daerah tersedia.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, Presiden harus turun tangan,” ujar Prabowo, dalam sesi tanya jawab bersama sejumlah pakar dan jurnalis di Hambalang, Bogor.

Presiden juga menyinggung belanja fasilitas pejabat yang dinilai berlebihan. Ia membandingkan pengadaan mobil dinas kepala daerah dengan kendaraan yang ia gunakan sebagai Presiden.

Baca juga : Agenda Diplomasi Prabowo, Lanjut ke Abu Dhabi untuk Bertemu MBZ

“Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur Rp 8 miliar. Saya Presiden Indonesia pakai mobil Maung buatan dalam negeri, mungkin sekitar Rp 1 miliar karena antipeluru, tapi tidak sampai Rp 8 miliar,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan, efisiensi anggaran merupakan langkah krusial untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi. Pemerintah telah menghemat Rp 308 triliun dari pemangkasan belanja yang tidak produktif.

“Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Trubus menilai, urgensi dari efisiensi anggaran tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang tengah bergejolak, khususnya meningkatnya tensi geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.

“Kita tidak bisa melihat ini hanya sebagai isu domestik. Ketika harga minyak dunia naik akibat konflik geopolitik, tekanan terhadap APBN otomatis meningkat. Kalau tidak diantisipasi dengan penghematan, defisit bisa melebar,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini, disiplin fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga : Momen Haru Prabowo Disambut Diaspora Indonesia di Amman

“Negara harus berhemat, bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk menjaga ruang fiskal tetap aman. Kalau anggaran terus bocor ke belanja yang tidak produktif, maka kita akan menghadapi tekanan ganda, baik dari dalam maupun dari luar,” ujar Trubus.

Dia menambahkan, adanya beberapa kepala daerah yang menggunakan mobil dinas dengan nilai yang fantastis mencerminkan rendahnya sense of crisis dari kepala daerah terhadap situasi yang berkembang di daerah.

"Ke depan perlunya kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota untuk mencontoh keteladanan Presiden Prabowo yang hanya menggunakan mobil dinas seharga ratusan juta saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai, kritik Presiden terhadap belanja daerah juga merupakan bagian dari upaya koreksi struktural terhadap praktik tata kelola yang selama ini tidak efisien.

“Presiden sedang membuka ruang evaluasi yang selama ini tertutup. Ini bukan hanya soal mobil dinas, tapi soal orientasi kekuasaan. Apakah untuk rakyat atau untuk elit,” katanya.

Baca juga : PM Australia-Prabowo Akan Teken Kerja Sama Traktat Keamanan Bersama

Trubus juga menyoroti bahwa persoalan pemborosan anggaran kerap berkaitan dengan praktik penyimpangan lain, termasuk dugaan adanya oknum aparat yang membekingi bisnis ilegal.

“Kalau ini dibiarkan, akan terbentuk ekosistem penyimpangan yang sistemik. Ada oknum pejabat, ada oknum aparat, dan ada kepentingan ekonomi di belakangnya. Ini yang harus diputus,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan sempat munculnya aksi demonstrasi yang menolak kebijakan efisiensi anggaran, yang menurutnya dipicu oleh informasi yang tidak akurat, termasuk hoaks soal pemotongan anggaran pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya, disinformasi semacam itu justru menghambat agenda pembenahan yang sedang dijalankan pemerintah.

“Kita sempat lihat ada demo yang dipicu oleh hoaks seolah-olah anggaran pendidikan untuk KIP dipotong. Ini berbahaya. Jangan sampai masyarakat dibenturkan oleh informasi yang tidak benar,” ujar Trubus.

Karena itu, ia mengajak publik untuk lebih kritis dalam menyaring informasi sekaligus mendukung upaya perbaikan tata kelola anggaran.

“Kalau Presiden sudah tegas, rakyat juga harus berani berdiri di pihak yang benar. Ini momentum bersih-bersih anggaran. Jangan sampai kita justru terseret narasi yang melemahkan upaya tersebut,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.