DEN: Geopolitik Jadi Momentum Percepat Penerapan Transisi Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kondisi geopolitik saat ini dinilai bisa menjadi momentum untuk mempercepat implementasi Kebijkan Energi Nasional, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Demikian disampaikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha.

”Hanya sekarang, guna merespons ketegangan geopolitik ini, sehingga aksi-aksi ini bisa dipercepat,” ucap Satya kepada pers hari ini.

Menurut Satya, skenario transisi energi tersebut, juga sejalan dengan anjuran Badan Energi Internasional atau IEA untuk mengurangi penggunaan minyak mentah dan LPG dinilai sesuai dengan skenario transisi energi Indonesia. Termasuk usulan IEA untuk menurunkan pemintaan dan penggunaan langkah fiskal.

Yang jelas, kata Satya, ada atau tidak ada perang pun, Indonesia memang sudah merancang skenario transisi energi tersebut. ”(Anjuran) dari Badan Energi Internasional itu sudah ada, bahkan dalam PP. Justru sekarang implementasinya,” kata Satya.

Baca juga : Arus Balik Sumatera–Jawa Meningkat, Layanan Penyeberangan Tertib dan Lancar

Terkait upaya menurunkan permintaan, Satya mencontohkan, mengenai pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah termaktub dalam skenario transisi energi. Terutama untuk mobil, transportasi, dan juga untuk kompor listrik untuk mengurangi LPG.

Karena LPG dan BBM sama-sama komoditas impor, jelasnya, maka kebijakan yang baru dilaksanakan pemerintah adalah memaksimalkan transportasi publik,” imbuh Satya.

Begitu juga yang lain, seperti konversi sepeda motor, baik menuju bahan bakar gas, khususnya CNG atau pun listrik.

”Walaupun itu secara bertahap. Karena kita juga mengedepankan supaya performa kendaraan tetap terjamin,” kata dia.

Baca juga : Bangun 104 Sekolah Rakyat, Pemerintah Percepat Akses Pendidikan Anak Miskin Ekstrem

Termasuk kebijakan Presiden terkait WFH, menurut Satya juga secara diharapkan bisa mengurangi mobilitas.

”Jadi intinya, di dalam Kebijakan Energi Nasional, tidak hanya suplai yang diatur, tetapi demand juga. Karena kita ingin, pada 2045, kita keluar dari middle income trap Berarti pertumbuhan ekonominya juga kita harapkan tinggi,” jelasnya.

Di sisi lain, anjuran IEA terkait upaya fiskal seperti dilakukan beberapa negara melalui pengurangan PPN atas BBM, menurut Satya bisa dipelajari. Hanya saja, tentu semua menjadi ranah kewenangan Kementerian Keuangan. Yang justru perlu ditekankan, menurut Satya, adalah edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, hendaknya masyarakat lebih bijak dan hemat dalam mengonsumsi BBM dan LPG.

Sebelumnya, 20 Maret 2026, The International Energy Agency (IEA) atau Badan Energi Internasional, menyebut berbagai langkah antisipasi untuk menanggulangi gangguan pasokan energi.

Baca juga : Idul Fitri Momentum Perkuat Solidaritas Dan Peran Perempuan

Menurut IAE, upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan menurunkan permintaan dan dengan upaya fiskal. Untuk langkah penurunan permintaan, antara lain dengan meminimalkan transportasi darat dan udara, bekerja dari rumah jika memungkinkan. Selain itu, juga melalui peralihan ke kompor listrik.

Sedangkan upaya fiskal yang bisa dilakukan, antara lain pertimbangan pengurangan tekanan pada konsumen dan mencegah kenaikan tajam harga bahan bakar yang dapat mendorong inflasi.

Terkait pentingnya transisi energi dan pengurangan ketergantungan impor energi, sebelumnya disampaikan Institute for Essential Services Reform (IESR). Untuk LPG misalnya, Direktur Ekseutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 8 juta ton LPG setiap tahun. Namun, kemampuan produksi dalam negeri masih terbatas. Dari total kebutuhan tersebut, hanya sekitar 20 persen yang diproduksi di dalam negeri, sementara 80 persen sisanya harus diimpor dari berbagai negara.

Begitu pula minyak. Menurut IESR, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpengaruh pada harga minyak dunia, yang pada akhirnya berdampak pula pada beban subsidi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.