RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, yang menyoroti frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo dan menyarankan sebagian pertemuan bilateral diganti dengan video call untuk menghemat anggaran negara.
Menurut Idrus, pandangan yang hanya menitikberatkan pada biaya perjalanan justru mereduksi makna diplomasi tingkat tinggi yang selama ini menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
"Saya mengenal Pak Dino sebagai diplomat senior yang memiliki wawasan luas dalam hubungan internasional. Karena itu saya heran mengapa kali ini beliau melihat diplomasi secara terlalu sederhana. Masa diplomasi kenegaraan hanya dinilai dari biaya akomodasi?" kata Idrus dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Idrus mengungkapkan sedikitnya ada empat hal yang patut disayangkan dari pandangan Dino terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
Baca juga : Pegadaian Kuasai Pasar Timor Leste, Raup Pembiayaan Lebih Dari 300.000 Dolar AS
Pertama, Dino dinilai terlalu menekankan aspek efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi hingga menyarankan sebagian pertemuan digelar secara virtual. Menurut Idrus, usulan tersebut tidak relevan dengan praktik diplomasi internasional yang sesungguhnya.
Dia menegaskan hubungan personal antarpemimpin negara tidak dapat dibangun hanya melalui layar monitor. Banyak keputusan strategis, kesepakatan investasi, hingga kerja sama pertahanan justru lahir dari interaksi langsung maupun pertemuan informal di sela agenda resmi.
"Chemistry antarpemimpin negara tidak bisa dibangun lewat Zoom. Banyak hal penting terjadi dalam sideline meeting yang sifatnya tertutup dan tidak mungkin dilakukan secara virtual," tegasnya.
Kedua, Idrus menilai Dino kurang sensitif terhadap posisi Indonesia yang saat ini berada di tengah dinamika transisi kekuatan global. Kehadiran langsung Presiden di berbagai forum internasional, menurutnya, menunjukkan Indonesia tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam percaturan dunia.
"Indonesia sedang berupaya melawan berbagai bentuk pendiktean global. Kehadiran fisik kepala negara memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia hadir dan diperhitungkan," katanya.
Baca juga : Komsi III DPR Pertimbangkan Perluas Wewenang Kompolnas
Ketiga, Idrus menegaskan diplomasi kepresidenan tidak bisa diukur hanya dari biaya pesawat, hotel, maupun jumlah rombongan yang menyertai Presiden. Yang lebih penting adalah manfaat strategis jangka panjang yang dihasilkan, seperti investasi, penguatan kedaulatan nasional, hingga stabilitas kawasan.
"Diplomasi tidak bisa dihitung dengan logika untung-rugi biaya operasional jangka pendek. Yang harus dilihat adalah nilai strategis yang dihasilkan bagi negara," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Idrus juga menyoroti pentingnya komunikasi publik Pemerintah terkait hasil kunjungan luar negeri Presiden. Menurut dia, polemik mengenai frekuensi perjalanan tidak akan berkembang jika capaian dan manfaat setiap lawatan disampaikan secara lebih komprehensif kepada masyarakat.
“Saya kira di sinilah pentingnya komunikasi Pemerintah. Juru Bicara Presiden, kementerian terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan target, hasil, dan manfaat yang diperoleh rakyat," katanya.
Mantan Menteri Sosial ini menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai berbagai capaian diplomasi Presiden Prabowo, mulai dari kerja sama investasi, hilirisasi industri, energi, pangan, pertahanan hingga teknologi.
Baca juga : Purbaya Implementasikan Pancasila Di Kebijakan Fiskal
"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui biaya perjalanan, tetapi tidak mengetahui manfaat yang diperoleh negara," tegasnya.
Keempat, Idrus mengingatkan bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, pemimpin yang aktif di panggung internasional justru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia.
Dia mencontohkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal aktif melakukan diplomasi global melalui strategi "Thousand Friends, Zero Enemy". Saat itu, Dino Patti Djalal juga menjadi salah satu diplomat yang terlibat dalam strategi tersebut. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.