RM.id Rakyat Merdeka - Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan Kalimantan dan Papua perlu didukung. Pembangunan PLBN bukan hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menegaskan, urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Dia mengatakan, penjaga kedaulatan negara memang fungsi utama kawasan perbatasan.
"Tapi, dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana," ujar Bahtra di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Bahtra, kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan citra bangsa di mata negara tetangga. Karena itu, PLBN harus dibangun sebagai simbol negara yang modern, berdaulat, tertata, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Baca juga : Dongkrak Pamor Partai, PSI Bali Undang Jokowi
"Kesan pertama negara tetangga terhadap Indonesia justru terlihat dari bagaimana kita membangun kawasan perbatasan. Karena itu, PLBN harus menjadi simbol negara yang modern, berdaulat, tertata, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Bahtra mengatakan, keberadaan PLBN juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Akti vitas perdagangan, logistik, pa riwisata, hingga perdagangan lintas negara diyakini akan berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perbatasan.
"Selain itu, pembangunan PLBN dinilai menjadi instrumen penting untuk pemerataan pembangunan nasional," ujarnya.
Menurut Bahtra, Presiden Prabowo ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terdepan Indonesia.
Baca juga : Gojek Dan Grab Patuhi Perpres, Komisi Driver Ojol Kini Cuma Dipotong 8 Persen
"Presiden Prabowo ingin memastikan masyarakat perbatasan memperoleh pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang sama dengan daerah lainnya," ujarnya.
Bahtra juga menyoroti masih adanya sejumlah wilayah perbatasan yang belum memiliki PLBN. Akibatnya, aktivitas keluar-masuk orang maupun barang masih berlangsung melalui jalur tidak resmi yang sulit diawasi.
Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, hingga tindak kriminal transnasional lainnya.
"Karena itu, penambahan PLBN menjadi penting agar seluruh aktivitas lintas batas berlangsung melalui pintu resmi yang berada dalam pengawasan negara," tegasnya.
Baca juga : Empat Marketplace Ditunjuk Pungut PPh Pedagang Online
Bahtra menilai, pembangunan PLBN merupakan investasi strategis jangka panjang. Selain memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, keberadaan PLBN juga menghadirkan pelayanan publik, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia, kata Bahtra, memiliki panjang perbatasan darat sekitar 3.100 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dengan kondisi tersebut, sekitar 15 PLBN yang saat ini beroperasi dinilai masih belum memadai. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.