RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan partainya siap menghadapi berapa pun besaran parliamentary threshold (PT) yang nantinya ditetapkan melalui kesepakatan politik.
Menurutnya, PPP telah memiliki pengalaman panjang mengikuti pemilu dalam berbagai sistem dan regulasi, sehingga tidak akan terpengaruh oleh perubahan aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono kepada awak media usai menghadiri agenda pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertema “Merajut Khidmah: Menuju Kejayaan PPP NTB” di Mataram, Sabtu (4/7/2026).
Baca juga : Polda Metro Siap Hadapi Praperadilan Kedua Roy Suryo soal Tersangka
“PPP sudah mengikuti pemilu sebanyak 11 kali. Kami pernah mengikuti pemilu dengan sistem terbuka, tertutup, ada parliamentary threshold maupun tidak ada parliamentary threshold. Sebagai partai politik, kami harus siap terhadap apa pun keputusan yang menjadi kesepakatan politik,” ujar Mardiono.
Mardiono menegaskan, PPP tidak akan menjadikan besaran ambang batas sebagai alasan untuk mengendurkan semangat perjuangan politik. Menurutnya, setiap partai harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang ditetapkan.
“Mau 0 persen kami siap, mau 4 persen kami juga siap. PPP tidak sendiri dalam sistem demokrasi ini. Apa pun yang sudah disepakati, kami akan siap berjuang,” jelasnya.
Baca juga : Pulang Haji Masih Punya Utang, Nenek Sania Dapat Bantuan Pemerintah
Meski demikian, Mardiono berpandangan bahwa kebijakan mengenai ambang batas parlemen tetap harus memperhatikan prinsip keadilan demokrasi. Dia menilai demokrasi seharusnya memberikan ruang representasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tujuan demokrasi adalah mewadahi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak demokrasinya. Demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Prinsipnya, PPP adalah siap terhadap keputusan apa pun,” tegasnya.
Secara pribadi, Mardiono menilai besaran parliamentary threshold idealnya diturunkan dari angka 4 persen yang berlaku saat ini. Menurutnya, angka 2 hingga 3 persen lebih mencerminkan keseimbangan antara efektivitas sistem kepartaian dan keterwakilan politik.
Baca juga : Indonesia Open 2026, Ganda Putra Amankan Tempat Di Partai Final
“Kalau menurut pandangan saya, demi membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, parliamentary threshold sebaiknya diturunkan dari 4 persen, misalnya menjadi 2 atau 3 persen. Tetapi kalau 0 persen juga tidak memungkinkan. Insyaallah pada prinsipnya PPP siap,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.