RM.id Rakyat Merdeka - Hingga 29 Juli 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi 5.019 hotspot yang terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Jumlah titik panasnya terus meningkat. Diperlukan koordinasi dan mitigasi El Nino yang komprehensif agar dampaknya terhadap bisa dieliminir.
Politikus Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mendukung langkah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Dia mengatakan, daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan harus segera dipetakan.
"Mitigasi tidak boleh dilakukan ketika bencana sudah terjadi," ujar Danang, Jumat (31/7/2026).
Danang mengatakan, BMKG memegang peran strategis dalam menyediakan informasi cuaca dan iklim yang akurat agar Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah mitigasi berjalan efektif.
"Informasi harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu mengingatkan, El Nino 2026 berpotensi memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terganggunya sektor pertanian, berkurangnya ketersediaan air, hingga gangguan pada mobilitas transportasi.
"Karena itu, seluruh daerah yang berpotensi terdampak harus punya peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya menghadapi dampak El Nino," tegasnya.
Anggota Komisi V DPR berharap, seluruh pemangku kepentingan bergerak secara terpadu untuk meminimalkan dampak El Nino. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.
"Terutama pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat," ujarnya.
Senada, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengatakan, Pemerintah bersama DPR telah menjalankan berbagai program untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat musim kemarau.
Baca juga : Tak Sekadar Pilih Ketua Baru, Musda Golkar Sumsel Awal Pemenangan Partai
"Kita sudah banyak sekali program untuk mendukung penanganan kekeringan," katanya.
Menurut Novita, program tersebut meliputi pembangunan embung, perbaikan jaringan irigasi, pembenahan saluran air, pembangunan sumur bor, hingga pengembangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
"Di daerah-daerah kering juga dibangun embung untuk menampung air hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Termasuk di Banyumas dan Cilacap," ujarnya.
Sementara itu, BMKG memperkuat strategi mitigasi nasional menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal kuartal I 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah prioritas.
"Upaya tersebut untuk menekan risiko karhutla, kekeringan, serta dampaknya terhadap sektor pertanian, sumber daya air, energi, hingga kesehatan masyarakat," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kamis (20/7/2026).
Baca juga : Kebut Program 3 Juta Rumah, Himbara Gelar Akad Massal 62.710 Debitur
Faisal mengatakan, penguatan OMC merupakan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin kering akibat kombinasi El Nino dan potensi munculnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada September hingga Desember 2026.
"BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia," katanya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.