Sebelumnya
Asep menilai, yang dilakukan Wamendes itu perbuatan menyebar kebohongan dan fitnah untuk menimbulkan kebencian kepada partainya dan kalangan mahasiswa. Dalam laporan yang diterima Polda Jawa Barat dengan nomor 015/DPD.PD/JB/VII/2021, perihal laporan atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah itu, Barisan DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyertakan bukti tangkapan layar laman Facebook.
Dijelaskan, Budi patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15. Ancaman hukumannya penjara 10 tahun. Juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta.
Baca juga : Cagub Demokrat Tergantung Koalisi Dan Hasil Survei
“Polda Jawa Barat berjanji menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Asep, banyak hal penting yang bisa dilakukan Wamendes selain menyebarkan karikatur. Misalnya, membantu warga desa yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga : Andi Mallarangeng Dilaporin Demokrat Versi KLB Ke Polda Metro
Sementara Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengamini adanya kader partai yang melaporkan Budi ke kepolisian. “Bukan DPP Partai Demokrat yang melaporkan,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sementara Wamen Budi Arie enggan mengomentari pelaporan dirinya oleh Partai Demokrat ke Polda Jawa Barat. “Saya no coment, Mas,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.