Cagub Demokrat Tergantung Koalisi Dan Hasil Survei

RM.id  Rakyat Merdeka - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut, komposisi pasangan calon (paslon) usungan partainya untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 sangat tergantung pada dinamika politik yang berkembang.

Dinamika politik dimaksud, adalah komposisi koalisi dan hasil survei elektabilitas kadernya. Terkait komposisi koalisi, Kamhar memastikan, partainya akan berkoalisi di Pilkada DKI 2024.

Pasalnya, Demokrat hanya memiliki 10 kursi DPRD DKI. Jumlah itu belum memenuhi syarat sebagai partai pengusung. “Untuk jadi pengusung kita harus jadi gabungan partai politik,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Banteng Ogah Dukung Calon Gubernur Lawas

Karena itu, kata Kamhar, komposisi paslon akan tergantung pada daya tawar partai-partai dalam koalisi. Menurut Kamhar, partainya tidak akan mempersoalkan bila arus koalisi Pilkada DKI justru membuat Demokrat hanya mendapat posisi DKI-2 (calon wakil gubernur). Pasalnya, hal itu adalah bagian dari dinamika politik.

Terkait elektabilitas calon, lanjutnya, hasil survei akan sangat mempengaruhi nama-nama calon usungan. Hasil survei akan sangat mencerminkan persepsi masyarakat terhadap figur tertentu.

Meski begitu, sebut Kamhar, partai sudah menyebutkan ada sejumlah kader punya potensi untuk maju di Pilgub DKI. Yakni Santoso (anggota Komisi III DPR dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI), Hinca Panjaitan (anggota Komisi III DPR), Didik Mukrianto (anggota Komisi III DPR), dan M Ridho Ficardo (mantan Gubernur Lampung).

Baca juga : Bawaslu Warning KPU Jambi Tidak Manipulasi Data Pemilih

Lalu, Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Anwar Hafid (mantan Bupati Morowali, saat ini anggota Komisi II DPR), Dede Yusuf Effendi (mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, saat ini Pimpinan Komisi X DPR) dan Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak).

Kamhar menegaskan, partainya tidak akan membuka pintu pendaftaran pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta bagi para kadernya yang sudah dipecat, karena mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Sementara Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, dalam mengusung calon kepala daerah, PKS memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria itu berdasarkan rekam jejak kerja sebelumnya.

Baca juga : NasDem Bakal Dukung Calon Berkinerja Oke

Dijelaskan Abdul, partainya memang punya mekanisme tersendiri dalam menentukan calon. Bila Pilkada digelar 2022, maka kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan.

“Kita sudah lihat bersama, Gubernur Anies Baswedan punya track record yang bagus, dan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita canangkan. Tidak ada alasan bagi PKS tidak mencalonkan beliau,” ungkapnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.