RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti secara serius pengumuman dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan lebih panjang dan lebih panas.
Tindaklanjut tersebut sebagai panduan umum dalam menyusun perencanaan langkah-langkah mitigasi.
“Ini bukan alarm biasa, tapi alarm serius yang tidak bisa ditanggapi secara normatif dan dimitigasi dengan pendekatan normal," ujar Sofwan dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Sofwan melanjutkan, ilmuwan cuaca dunia pernah merilis temuan El-Nino di sepanjang tahun 2026 akan mendorong suhu bumi naik menembus rekor terpanas sepanjang sejarah. Artinya, Bumi akan mulai panas ekstrem pada akhir 2026, dan akan berlanjut hingga awal 2027.
Untuk menyikapi alarm BMKG tersebut, Sofwan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air perlu meninjau kembali prioritas programnya di tahun anggaran 2026.
"Apakah sudah berorientasi pada mitigasi tanggap bencana kekeringan, seperti alarm BMKG tersebut?” tanya dia.
Dia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) telah mengatur pengelolaan sumber daya air, termasuk di dalamnya pengendalian daya rusak air (termasuk kekeringan) untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat.
Baca juga : Parade Imlek Nusantara 2026, Perayaan Budaya Satukan Keberagaman Indonesia
Juga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2023 sudah mengatur secara lebih lugas tentang kebijakan nasional sumber daya air tentang peningkatan konservasi dan pengendalian risiko terkait air, termasuk di dalamnya tentang bencana kekeringan.
Untuk itu, ia mengingatkan Ditjen Sumber Daya Air agar lebih awal melakukan perencanaan dan mitigasi potensi bencana kekeringan tahun 2026.
Paling tidak ada empat langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Antara lain, pertama, memperbanyak program pembuatan sumur bor baru, operasi pemeliharaan sumur bor yang sudah menurun kinerjanya, dan merehabilitasi sumur bor lama di wilayah yang diprediksi berpotensi paling terdampak.
Kedua, fokus pada program/ kegiatan yang bisa mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau.
Ketiga, untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian, Balai-balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) untuk lebih peka terhadap daerahnya.
Caranya kata dia, dengan terus memonitor bendungan dengan melihat data BMKG setiap waktu.
"Jangan sampai menjaga ketersediaan air di bendungan tetapi hilirnya kering," kata dia, mengingatkan.
Baca juga : Hasil Undian All England 2026, Jojo Hadapi Lawan Berat Di Laga Pembuka
Keempat, meninjau kembali lokus atau tempat program intruksi presiden (Inpres) Irigasi.
"Apakah lokasi-lokasi yang akan dioptimalisasi pada tahun 2026 sudah mempertimbangkan alarm dari BMKG," saran politikus PDIP ini.
Selain itu, Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebaiknya sejak dini mulai menyiapkan program distribusi air bersih melalui mobil tanki air, jika keadaan sudah amat kritis dan medesak.
Paling tidak, armada truk tanki air dan sumber air yang akan didistribusikan sudah disiapkan sejak sekarang.
"Jangan sampai saat nanti waktunya diperlukan, ada kendala teknis yang tidak perlu," tegasnya.
Dia menambahkan, bagi wilayah berpotensi terdampak parah, Danantara Indonesia perlu mengambil kebijakan untuk memberikan arahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar program Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2026 sejak awal didedikasikan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi bencana kekeringan tersebut.
"Apalagi anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dan Pemda saat ini sangat terbatas," usulnya.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Berbagi Takjil Ramadan, Layanan SPBU Bernuansa Religi
Bentuknya, kata Sofwan bisa dengan dukungan kepada Pemda untuk memperbaiki embung dan parit. Apalagi, biayanya perbaikan tergolong murah dan sangat terjangkau.
Untuk mengatasi kekeringan, lanjut Sofwan embung juga merupakan salah satu teknik pemanenan air.
Secara teknis, pemanenan air hujan dan aliran permukaan pada sisa musim hujan dapat berguna pada saat terjadi krisis air, terutama pada musim kemarau.
"Pemanenan air tersebut dilakukan dengan cara menampung air hujan dan run off melalui pembuatan embung dan atau dam parit," tandasnya.
Diketahui, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, musim kemarau diprediksi terjadi mulai bulan April 2026. Musim panas akan dimulai di wilayah Nusa Tenggara dan akan bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya.
"Puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan akan lebih panjang dari biasanya," ucap Faisal di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.