RM.id Rakyat Merdeka - Hati-hati kepada para kandidat calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak 2024. Terdapat dua isu negatif yang potensial merontokan elektabilitas kandidat. Yaitu, isu poligami dan narkoba.
"Jangan anggap sepele dua isu tersebut, karena sangat potensial menggerus bahkan merontokan elektabilitas. Dan bagi kandidat yang merasa terlibat dalam dua kasus itu harus siap-siap menerima akibatnya," kata Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).
Menurut Arman, dari data survei yang pernah dilakukan lembaganya, mayoritas publik mengaku tak ingin dipimpin oleh kepala daerah yang melakukan poligami dan terlibat narkoba.
Baca juga : Katadata Telco Survey: Elektabilitas Ridwan Kamil Tembus 50 Persen
"Meskipun di sejumlah daerah ada juga calon bupati poligami yang tetap terpilih sebagai pemenang. Termasuk, yang terlibat kasus korupsi," ujarnya.
Dijelaskan Arman, hal itu wajar terjadi. Karena dalam teori isu negatif atau negative campaign, adalah seberapa orang tahu dan seberapa orang percaya.
Arman mencontohkan, bisa saja seorang Cakada beristri dua atau bahkan lebih, tapi masih dipilih. Hal itu karena mayoritas publik tidak tahu, atau tahu tapi tidak percaya.
Baca juga : Breaking News: DPR Tunda Sahkan RUU Pilkada Hari Ini, Kuorum Tak Terpenuhi
"Dari beberapa survei yang pernah dilakukan IPS, memang rata-rata publik yang tahu isu negatif para calon itu tak pernah lebih dari 10 persen. Kebanyakan hanya 5 persen saja. Sehingga, wajar jika isu tersebut tidak berpengaruh kepada elektoral kandidat," jelasnya.
Padahal, lanjut Arman, itu urusan pribadi kandidat yang tergolong tidak merugikan langsung banyak orang. Sama seperti itu poligami yang dalam agama Islam sebenarnya tak dilarang, tapi mayoritas pemilih tak ingin pemimpinnya poligami.
"Ini sedikit contoh aja, yang dibolehkan saja dalam agama seperti poligami ditolak mayoritas pemilih, apalagi yang jelas-jelas dilarang agama seperti narkoba," tegasnya.
Baca juga : Ini Jurus PGN Tingkatkan Kualitas Sungai Ciliwung
Untuk itu, Arman menyarankan, dalam rangka kepentingan transparansi berdemokrasi, para kandidat yang berkontestasi pada Pilkada untuk memilih bersikap jujur.
"Mungkin, jujur dari awal lebih baik, ketimbang akhirnya ketahuan di ujung. Misalnya, kalau benar poligami, sampaikan saja kepada publik. Mungkin dengan begitu rakyat malah simpatik, ketimbang ditutup-tutupi yang akhirnya rakyat tahu bahwa kandidat itu tidak jujur," pungkas dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.