RM.id Rakyat Merdeka - Pesta demokrasi Pilkada 2024 telah sukses digelar. Namun, meski proses Pilkada berjalan lancar, narasi delegitimasi terhadap sistem demokrasi masih mengemuka.
Dosen politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, melihat, meskipun Pilkada 2024 terlaksana dengan baik, ketidakpuasan terhadap hasilnya seringkali memicu ketegangan yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Kondisi ini tentu berbahaya, karena bisa berdampak buruk di masyarakat, yang dapat menyebabkan perpecahan antar anak bangsa.
“Tantangannya bisa jadi sengketa Pemilu, itu sering memicu konflik,” ucap Cecep.
Baca juga : Partisipasi Pemilih Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan
Ia menilai, fenomena ini juga menciptakan narasi negatif terhadap sistem demokrasi. Hal ini ditujukan dengan muncul adanya beberapa kelompok yang mengglorifikasi konflik Pilkada sebagai preseden buruk. Bahkan ada yang menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang "kufur" atau "haram".
Narasi semacam ini tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga bisa memecah belah masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keragaman. “Tantangan pasca-Pilkada, manipulasi-informasi, berita bohong atau hoaks bisa memperkeruh situasi,” ucap Direktur Eksekutif Indonesian Strategic Research (ISR).
Cecep mengatakan, untuk mencegah terjadinya konflik yang berkembang, perlu ada etika politik yang baik dari para pimpinan partai dan para calon untuk tidak memperuncing polarisasi di masyarakat akibat perbedaan pilihan di Pilkada. Perlu menahan ego dan menahan diri untuk tidak saling menghujat atau menyebar informasi palsu.
Baca juga : Dukung Program Literasi, PepsiCo Serahkan Bantuan Renovasi SDN 01 Cikarang Pusat
Untuk itu, Cecep menyerukan perlu adanya rekonsiliasi pasca-Pilkada untuk kembali merajut persatuan bangsa. Ia mendorong adanya pernyataan bersama elite politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan pentingnya persatuan bangsa.
“Perlu ada dialog antar pihak, semisal mengadakan forum terbuka untuk antara kandidat, ya masih mengenai isu-isu pokok di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Cecep juga menegaskan, perlu ada partisipasi tokoh agama atau tokoh masyarakat di level bawah, untuk menyelenggarakan acara bersama, dan menggunakan pengaruh mereka dalam menyebarkan pesan damai dan juga kerukunan. “Melakukan kampanye budaya seni, olahraga atau produksi lokal, atau gotong royong untuk memperat hubungan warga,” kata Cecep, memberi contoh.
Baca juga : DPD Ajak Filipina-RI Perkuat Kerja Sama
Di samping itu, Cecep juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum dalam memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan transparansi dan keadilan yang tinggi. Menurutnya, dalam menghadapi pandangan ekstrem tersebut perlu dilakukan pendekatan dialog dan penegakan hukum.
Dengan langkah-langkah yang tepat, political will, diharapkan dapat terus menguatkan sistem demokrasi dan mencegah terjadinya perpecahan yang dapat merugikan kepentingan bersama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.