RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Ormas Nasional Benteng Persatuan Rakyat, Mukhtar Tompo mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem Pilkada. Menurutnya, pemilihan Pilkada secara langsung, lebih banyak mudharatnya.
Penilaian itu disampaikan Tompo usai melakukan riset terkait Pilkada serentak yang digelar 27 November lalu. Menurutnya, banyak masalah yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
Diketahui, Pilkada serentak digelar di 545 daerah, dengan 37 Pilgub dan 415 pemilihan bupati dan 93 pemilihan wali kota. Dari semua yang Pilkada, 41 daerah terdapat calon tunggal yang dikenal dengan istilah adanya Kotak Kosong, yakni 1 Pilgub di Propinsi Papua Barat, 36 Pilbup, dan 6 Pilwakot.
Untuk menggelar Pilkada serentak ini, Pemerintah lewat Kementerian Keuangan harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 37,4 triliun. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang dikeluarkan untuk pengamanan, serta dana lain dari tiap-tiap pemerintahan di tingkat propinsi hingga kabupaten/kota.
Baca juga : PKB Dukung PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah
Tompo menilai, dana itu juga belum termasuk dari kantong-kantong dari para calon kontestan di Pilkada. Menurutnya, perputaran uang sudah terjadi sejak munculnya bakal calon, mengerucut menjadi calon, hingga calon tetap.
"Tingginya mahar politik parpol pengusung untuk dapat tiket pencalonan juga jadi biang keladi politik transaksional," kata Tompo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12/2024).
Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan praktek money politic. Kata dia, tak ada yang dapat memungkiri, ada saja penamaan dari para calon agar berkesan sekedar bantuan. Dari paket-paket dalam bentuk bahan pokok, barang, cinderamata, uang tunai selama proses Pilkada berlangsung.
Eks anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, sistem Pilkada yang sangat brutal ini terjadi karena proses pembiaran. Proses Pilkada dibikin panjang, ribet, dan pragmatis. Sedangkan hasil dari Pilkada langsung, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Baca juga : Pilkada DKI Bisa 2 Putaran, Pengamat: Jangan Berlebihan Klaim Kemenangan
"Banyak orang yang terpaksa korupsi hanya demi memenuhi tuntutan keadaan. KPK hanya bisa menangkap koruptor, tapi masih lemah dalam pencegahan," kritiknya.
Menurut data riset dari IFAR UNIKA Atma Jaya, Election Corner Fisipol UGM, dan Polgov UGM, ada 605 politisi dinasti atau dinasti politik yang terjun ke Pilkada. Jumlahnya 19,5 persen dari 3.106 pasangan calon kandidat. Mereka tersebar di 65 persen daerah kompetisi Pilkada.
"Artinya, hampir menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Dinasti politik ini tampil sebagai kontestan Pilkada yang mengkampanyekan dirinya sebagai calon pemimpin terbaik," bebernya.
Catatan lainnya, ada 66 eks terpidana mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari 66 eks napi tersebut, ada yang berstatus sebagai mantan koruptor.
Baca juga : Ketum Solmet Yakin Pilkada Jakarta Berlangsung 2 Putaran
Selain itu, Tompo menilai, Pilkada serentak 2024 dapat menggiring bangsa pada disintegrasi. Rakyat terpecah belah, hingga hilangnya keutuhan dan persatuan. "Semangat gotong royong hilang tergantikan sikap pragmatisme. Persatuan telah rusak," tegasnya.
Menurutnya, Pilkada saat ini adalah pertarungan kapital yang dibungkus atas nama pesta rakyat atau pesta demokrasi. "Punya uang yang punya kuasa, bahkan hampir saja melupakan Tuhan Yang Maha kuasa," sindirnya.
Dengan berbagai macam persoalan, Tompo mengaku setuju untuk dilakukan evaluasi pada sistem Pilkada. Menurutnya, Pemilihan Langsung oleh rakyat di semua level (Pilpres, Pileg, Pilkada) perlu dipertimbangan ulang.
Kata dia, cukup Pileg dan Pilpres saja yang dipilih langsung. Sedangkan Pilkada bisa melalui DPRD. "Lewat DPRD ini sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.