RM.id Rakyat Merdeka - Besok, 270 daerah di Indonesia akan melakukan pencoblosan Pilkada 2020. Di saat yang sama, Virus Corona belum terbendung. Dalam dua pekan terakhir, malah terjadi “ledakan” jumlah kasus baru. Semoga pencoblosan besok tidak menambah orang yang terpapar Covid-19.
Sejak dua pekan lalu, penambahan kasus baru Corona terus melambung. Penambahan kasus harian selalu di atas 4.000. Bahkan sempat mencapai 8.369 orang.
Untuk kemarin, terjadi penambahan 5.754 kasus baru. Sehingga totalnya menjadi 581.550. Jumlah yang meninggal juga terus meningkat. Per kemarin, ada 127 pasien Covid-19 meninggal, sehingga totalnya menjadi 17.867 orang. Namun, yang kesembuhan juga bertambah. Kemarin, ada 4.431 pasien sembuh, sehingga totalnya menjadi 479.202 orang.
Dengan angka seperti ini, apa pencoblosan Pilkada 2020 bakal aman? Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mencoba menenangkan masyarakat.
Kata dia, zonasi risiko penularan di wilayah yang menggelar Pilkada tidak lebih buruk dibandingkan daerah yang tidak menggelar pemilihan. "Ternyata, daerah yang mengikuti Pilkada, zonasi risikonya tidak melonjak menjadi lebih buruk dibandingkan dengan daerah yang tidak mengikuti Pilkada. Meski ada kampanye," kata Wiku saat konferensi pers virtual di YouTube KPU, kemarin.
Namun begitu, masih banyak yang waswas dengan penularan Corona saat pencoblosan. Termasuk Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.
Baca juga : Dudung Tak Terbendung
Dia khawatir bakal ada ledakan penularan. Sebab, akan ada puluhan hingga ratusan juta orang datang ke TPS di 270 daerah yang menggelar Pilkada.
Hermawan menyatakan, di dalam pesta demokrasi, pasti ada antusiasme di masyarakat. Apalagi banyak pendukung fanatik. Gelombang orang datang ke TPS akan sulit dihindari. Yang datang itu bukan hanya orang-orang yang kekebalan tubuhnya kuat. Yang rentan juga, seperti orang lanjut usia, punya penyakit penyerta atau ibu hamil dan menyusui, juga anak-anak, akan datang.
Atas hal itu, dia mewanti-wanti ke pemerintah dan KPU agar benar-benar memperketat protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi klaster Pilkada. “Jangan lupa, kesehatan adalah hak dasar manusia. Semua ini harus dipenuhi. Jangan sampai ada pemikiran seolah-olah karena demokrasi, kesehatan menjadi sia-sia," ucap Hermawan, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Baca juga : Pendemi Corona Kerek Jumlah Pengangguran
Dengan masih tingginya kasus Corona saat ini, ada pertaruhan besar yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. "Kita lihat saja, apakah Pilkadanya bagus, tapi kesehatannya dikorbankan. Atau kesehatan dilindungi, tapi demokrasinya tidak berkualitas. Atau, keduanya dimenangkan? Tapi rasanya sulit," ulas Hermawan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.