RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin atas beberapa kejadian keracunan makanan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami di Komite III DPD RI yang juga concern di bidang kesehatan sekaligus pendidikan sangat menyayangkan kejadian keracunan MBG yang terus berulang,” ujar Filep kepada awak media, Jumat (25/7/2025).
Dia menyoroti perihal tata kelola, terutama pengendalian standar keamanan pangan atau food safety, yang dinilainya masih lemah.
“Temuan kami di DPD RI, ternyata pelaksanaan MBG ini belum melibatkan BPOM hingga di tingkat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), meski telah ada MoU BPOM dengan BGN sejak awal,” tuturnya.
Baca juga : Menko Imin Klaim Kemiskinan Turun, Janji Perkuat Pemberdayaan
Filep menegaskan, harus ada jaminan keamanan atas makanan dan minuman dalam paket MBG. Mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan dapur produksi hingga distribusinya.
Misalnya, suplai bahan baku mentah ikan harusnya ketat, jika perlu dari unit pengolahan ikan yang memiliki HACCP, standar ini sangat lazim dalam perikanan. Lalu, Sertifikat Halal tidak cukup, harus dilengkapi HACCP.
“Hal-hal ini masuk dalam serangkaian pengendalian standar keamanan pangan sebagai jaminan,” jelas Filep.
Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini menambahkan, tata kelola dari suplai hingga distribusi harus diawasi dengan ketat.
Baca juga : Komisi V DPR: KUR Sektor Perumahan Permudah Syarat, Prioritaskan MBR
Misalnya, penanganan makanan jadi harus dikendalikan seperti suhu, cara pengemasan hingga waktu distribusi agar tidak menjadi celah pertumbuhan bakteri yang memicu keracunan.
Tak hanya itu, senator Papua Barat ini juga menekankan bahwa selain keamanan pangan, kandungan gizi juga harus diperhatikan sebagaimana makanan bergizi.
Menurutnya, proporsi dan komposisi asupan gizi seimbang dalam satu piring MBG juga memerlukan keterlibatan ahli gizi agar sejalan dengan cita-cita program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini untuk mendukung Generasi Indonesia Emas 2045.
“Memberikan makanan bergizi ke anak kita sangat penting melibatkan pihak-pihak atau otoritas berkompeten, bila perlu melibatkan kalangan profesional seperti ahli gizi yang mengerti susunan makanan dan minuman gizi seimbang,” ungkapnya.
Baca juga : Bantu Ekonomi Dan Pangan, PNM Bagikan 240 Ekor Ayam
Apalagi, menurutnya, tidak semua daerah memiliki ahli gizi. Para ahli yang berkompeten ini juga harus mengawal yakni memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan.
“Masalah kita juga soal akses ke daerah dan ke penerima manfaat program, maka program nasional ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik,” sebut Filep.
Pada dasarnya, kata Filep, Komite III DPD RI mendukung program ini. Dia setuju dengan Ketua DPD RI, bahwa pengawasan program MBG harus diperketat, begitu juga tata kelolanya.
“Harapan kita, program ini bisa mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan yang berkualitas,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.