Sebelumnya
Sementara, di sisi rakyat, masalahnya juga tidak sedikit. Tidak jarang para pemilih yang datang ke TPS mengharapkan uang saku. Mengharapkan “serangan fajar”. Tidak peduli lagi siapa yang dipilih. Yang penting ada uangnya.
Walau pun ada imbauan bahwa “salah pilih lima detik di bilik suara bisa mempengaruhi kehidupan anda selama lima tahun,” tetap saja imbauan itu tak digubris.
Bahkan, ada wilayah yang secara terang-terangan memasang pengumuman “di sini siap menerima serangan fajar”.
Baca juga : Jangan Sampai Kosong Panutan
Apakah kemudian, di tahun 2025 DPR akan memutuskan bahwa kepala daerah (gubernur) akan dipilih DPR?
Kalau melihat komposisi kekuatan di DPR, banyak yang serba mungkin. Hanya PDIP yang (masih) bersuara beda.
Demokrat, di era Presiden SBY, juga pernah “membatalkan” keputusan DPR yang menetapkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan melalui DPRD.
Baca juga : Jadi Pendekar Di Kementerian
Saat itu, Presiden SBY menggunakan haknya untuk mengeluarkan Perppu. Akhirnya, kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat. Menarik menunggu sikap Demokrat sekarang.
Lalu bagaimana hasil akhirnya? Melihat komposisi di DPR, segalanya serba mungkin. Jangankan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pemilihan Presiden oleh MPR pun bisa saja lolos dengan mulus.
Namun, apakah itu pilihan terbaik? Apakah itu menjadi aspirasi rakyat? Matangkan secara bijak dan terukur. Karena, bangsa dan negara itu bukan untuk coba-coba.
Baca juga : Lulus Dari Tes Kehebohan
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Minggu, 15 Desember 2024 dengan judul "Uniknya Politik Biaya Tinggi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.