RM.id Rakyat Merdeka - Wacana pemilihan gubernur dilakukan tidak langsung semakin menguat. Mayoritas parpol di DPR setuju dengan usulan agar ke depan pemilihan gubernur dilakukan di DPRD saja. Alasannya, ongkos pemilihan gubernur langsung terlalu mahal, menimbul perpecahan di masyarakat, dan juga maraknya politik uang alias money politics di berbagai daerah.
Alasan-alasan ekses negatif dari pilkada langsung tersebut memang benar. Untuk biaya, selama ini Pilkada menyedot uang sangat besar. Di Pilkada 2024 contohnya, anggaran yang digelontorkan negara mencapai Rp 38 triliun untuk semua lembaga terkait. Khusus untuk KPU, mencapai Rp 28 triliun lebih.
Baca juga : Tetap Baik di Luar Musim Pilkada
Dana besar juga keluarkan para kontestan, pendukung, dan parpol pengusung. Untuk daerah potensial dan strategis seperti Jakarta, dana kampanye yang dikeluarkan pasangan calon dan timnya sangat besar. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menghabiskan Rp 67 miliar. Sedangkan Pramono Anung-Rano Karno Rp 63 miliar. Di daerah lain juga sama.
Parahnya lagi, di beberapa daerah, masih banyak laporan money politics yang dilakukan calon untuk membeli suara masyarakat. Jumlahnya dana yang dikeluarkan juga sangat besar, mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca juga : Tantangan Membatasi BBM
Lalu, bagaimana jika pemilihan gubernur dilaksanakan di DPRD? Untuk biaya penyelenggaraan Pilkada memang bisa ditekan sekecil mungkin. Acara pemilihan cukup digelar dalam sebuah Rapat Paripurna. Atau bila diperlukan, ditambah dengan fit and proper test terlebih dahulu. Untuk menggelar ini, mungkin dananya tak sampai Rp 100 juta.
Namun, apakah bisa menghilangkan money politics? Ini yang diragukan. Saat ini, ada anekdot yang menyebutkan, semakin tinggi jabatan semakin tinggi pula imbalan yang baru diberikan. Contohnya dalam pemilihan ketua umum organisasi tertentu—baik politik, kepemudaan, maupun sosial masyarakat—dalam buah kongres, ada calon tertentu yang maju harus mengeluarkan biaya sangat besar. Biaya tersebut meliputi tiket untuk pemilik suara ke lokasi kongres, akomodasi selama kongres, dan juga uang saku yang juga jumlahnya besar.
Baca juga : Mengawasi Gugatan Pilkada di MK
Potensi ini juga bisa terjadi di DPRD dalam pemilihan gubernur. Untuk daerah yang menjadi sorotan publik tinggi seperti Jakarta, mungkin money politics tersebut bisa diminimalisir. Tapi, bagaimana dengan daerah lain, yang gerakan civil society-nya belum sebesar di Jakarta. Bisa jadi bukan hanya politik uang yang terjadi di pemilihan gubernur itu, politik jabatan dan proyek juga. Misalnya, anggota DPRD tertentu meminta jabatan untuk orang kepercayaan atau meminta perusahaannya mendapatkan proyek pemerintahan provinsi kepada calon yang dipilihnya.
Jadi, alasan money politics untuk mengalihkan pemilihan gubernur secara langsung ke pemilihan melalui DPRD, tidak relevan. Karena ternyata, money politics juga berpotensi terjadi di DPRD.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.