Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Membatasi BBM bersubsidi bukanlah pekerjaan mudah. Tantangannya sangat besar. Pembatasan ini merupakan kebijakan tidak populis. Banyak yang menentang, memprotes, bahkan mendemo. Tak heran, rencana pembatasan ini belum juga terealisasi.
Rencana membatasi BBM subsidi sebenarnya cukup rasional, mengingat beban anggarannya sangat besar. Untuk tahun 2025, besaran subsidi energi mencapai Rp 203,41 triliun, naik 7,56 persen dibanding 2024. Tanpa pembatasan BBM subsidi, angka ini pun berpotensi naik di akhir tahun, karena laju pertumbuhan kendaraan bermotor masih tinggi.
Baca juga : Mengawasi Gugatan Pilkada di MK
Pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan wacana lama. Sudah mulai didengungkan sejak awal pandemi Covid-19 melanda negeri kita, di 2020. Namun, wacana ini selalu maju mundur, karena resistensinya sangat besar.
Di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, penyusunan rencana ini sudah sangat matang. Saat itu, pembatasan akan mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Namun, karena resistensi yang besar, pemerintah tak mau ambil risiko. Apalagi, saat itu sedang dalam proses transisi kekuasaan. Pembatasan pun urung dilaksanakan.
Baca juga : Sigap Bantu Korban Bencana
Saat ini, rencana itu masih ada. Pemerintah tengah menyusun skema dengan risiko terminim dalam melaksanakan pembatasan itu. Namun, resistensinya tidak berkurang. Bahkan semakin besar. Beberapa waktu lalu, muncul demonstrasi dari kalangan ojek online (ojol) yang tak terima dengan rencana pembatasan tersebut. Di sisi lain, banyak politisi—mungkin demi menaikkan citra—turut menentang pembatasan ini. Dari dunia maya, protesnya sama besar. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan harga BBM Indonesia dengan di negara lain.
Dengan besarnya resistensi ini, pemerintah harus melakukan langkah ekstra halus. Pemerintah harus bisa meluluhkan dulu hati masyarakat sebelum menjalankan rencana itu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif terlebih dahulu sebelum pembatasan dilakukan. Dengan begitu, masyarakat menjadi merasa tidak dirugikan dengan pembatasan itu.
Baca juga : Pertarungan Belum Selesai
Selain itu, penguatan literasi mengenai bahaya penggunaan BBM berlebih harus digalakkan. Agar semua kalangan mengerti, jika BBM subsidi tak dibatasi APBN terancam jebol. Sebab, harga minyak dunia konsisten tinggi di tengah memanaskan politik di Timur Tengah. Nilai tukar dolar AS juga terus melambang, membuat beban APBN semakin berat.
Masyarakat juga harus disadarkan mengenai bahaya polusi udara akibat penggunaan BBM yang berlebih. Contohnya dapat diambil dari kasus Agustus tahun lalu, saat Jakarta diselimuti kabut polusi pekat, yang salah satunya disumbang oleh asap kendaraan bermotor. Suhu di kota-kota besar pun terasa semakin panas akibat banyaknya penggunaan BBM tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
