Sebelumnya
“Tidak boleh ngrangkep-ngrangkep jabatan. Kerja di satu jabatan saja belum tentu bener, kok,” tegas Jokowi.
Sayangnya, harapan ideal dan positif tersebut tak terwujud. Presiden Jokowi akhirnya berkompromi dan melakukan “penyesuaian”. Petinggi parpol boleh merangkap jabatan. Rektor juga boleh merangkap.
Akhirnya, sekarang kita tahu bagaimana posisi dan kekuatan DPR. Kita ingat misalnya, ketika rakyat menginginkan supaya DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor, prosesnya lambat sekali. Berbeda dengan beberapa UU yang disahkan secepat kilat.
Baca juga : Reshuffle Dan Standar Pejabat
Rupanya, seperti diakui Bambang Pacul, anggota DPR dari PDIP, keputusan penting di parlemen ada di tangan para ketua umum parpol.
Kata Bambang, kalau ketum parpol memerintahkan jalan, ya jalan. Kalau diperintahkan berhenti, ya berhenti. Semua anggota DPR tahu risikonya kalau tidak sejalan, apalagi melawan partai atau ketum.
Sebagai pejabat negara, anggota DPR, serta pejabat lainnya, mestinya “setia hanya kepada rakyat, bangsa dan negara, bukan kepada partai”. Juga bukan kepada keluarga, bisnis pribadi, rekan bisnis, donatur atau kepada lembaga asalnya.
Baca juga : Menunggu Aksi Melawan Korupsi
Bukan kepada apa pun serta siapa pun.
Setialah kepada rakyat, bangsa dan negara. Kepada value, nilai-nilai kebangsaan. Bukan yang lain. Bukan kepada parpol, tokoh, ketum, atau orang perorang yang sikap politiknya kadang membingungkan. Karena, dalam sekejap, mereka bisa berubah haluan. Sesuai arah angin dan kepentingan.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Minggu, 23 Februari 2025 dengan judul "Berakhirnya Kesetiaan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.