RM.id Rakyat Merdeka - Setiap kekuasaan punya wajah. Dan wajah itu bukan dibaca dari narasi yang disampaikan dalam pidato atau baliho, melainkan dari keputusan-keputusan awal yang mulai membentuk arah. Sejumlah gestur kekuasaan pemerintah saat ini pun sudah mulai terlihat. Mulai dari penempatan figur militer di berbagai lembaga sipil, revisi undang-undang strategis yang dipercepat, hingga pembentukan satuan-satuan baru dengan logika kontrol vertikal yang kuat.
Publik tentu tidak alergi pada kekuasaan yang tegas. Tapi ketegasan yang tak disertai dengan kesediaan mendengar, bisa berubah menjadi ketertutupan. Di banyak demokrasi, gejala “hard state” sering lahir bukan karena darurat, tetapi karena elite merasa punya mandat mutlak. Padahal, mandat dalam demokrasi bukan lisensi untuk menguatkan kontrol, melainkan amanah untuk memperluas partisipasi. Jika wajah kekuasaan makin tampak keras, maka rakyat berhak bertanya: sedang menuju ke mana negeri ini?
Baca juga : Arah yang Terlupakan
Sinyal lain yang perlu dicermati adalah manuver legislatif belakangan ini. Revisi terhadap Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi, UU Penyiaran, hingga perubahan struktur kelembagaan kian menunjukkan tendensi “executive heavy” yang tak memberi cukup ruang bagi kontrol publik. Penguatan pusat dan pelemahan suara pinggiran bisa saja dibungkus dengan narasi efisiensi, tapi sejarah politik Indonesia mengajarkan: sentralisasi tanpa keseimbangan hanya akan menjauhkan negara dari rakyat.
Dalam kajian politik kekuasaan, apa yang disebut Guillermo O'Donnell sebagai delegative democracy kerap menjadi jebakan transisi. Pemimpin terpilih dianggap punya legitimasi luas, tapi tidak membangun mekanisme akuntabilitas horizontal yang sehat. Demokrasi seperti ini cenderung mengabaikan oposisi, menekan kritik, dan mempersempit ruang masyarakat sipil—bukan karena niat otoriter, tapi karena obsesi efektivitas. Indonesia hari ini terlihat sedang berdiri di persimpangan itu.
Baca juga : Bangsa yang Berdoa
Rakyat tentu tidak ingin hidup dalam negara yang gamang. Mereka ingin arah yang jelas, stabilitas yang masuk akal, dan pemerintahan yang bisa diandalkan. Tapi stabilitas tidak akan tumbuh dari kekuasaan yang menebalkan dinding. Ia hanya tumbuh jika kekuasaan mampu membuka jendela. Watak negara yang baik bukan dilihat dari kekuatannya mengendalikan, tapi dari kelapangannya mendengarkan. Demokrasi tanpa ruang kritik hanyalah autokrasi dengan pemilu.
Sebagai negara yang lahir dari pengalaman melawan tirani, Indonesia mestinya peka terhadap tanda-tanda pengerasan wajah kekuasaan. Kita tidak trauma pada ketegasan, tapi pada ketidakseimbangan. Kita tidak alergi pada komando, tapi pada arogansi. Dalam demokrasi, rakyat punya hak untuk terus membaca dan menilai: apakah wajah kekuasaan masih manusiawi, atau mulai kehilangan cermin.
Baca juga : Kita Tak Punya Cerita
Kini saatnya publik mengawasi, bukan dalam rangka mencurigai, tetapi demi menjaga marwah republik. Sebab wajah kekuasaan bukan hanya soal gaya, tapi cermin dari siapa yang sedang dikendalikan: kehendak rakyat atau selera elite.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.